Intervensi stunting berhasil, empat daerah di Kepri masuk penilaian kinerja terbaik nasional

id BKKBN, penurunan stunting di kepri, penanganan stunting

Intervensi stunting berhasil, empat daerah di Kepri masuk penilaian kinerja terbaik nasional

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyerahkan dana insentif fiskal penanganan stunting kepada Bupati Bintan Roby Kurniawan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Jakarta, Rabu (12/11/2025). ANTARA/HO-BKKBN Kepri

Tanjungpinang (ANTARA) - Sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat prestasi nasional dengan berhasil masuk dalam penilaian 197 kabupaten/kota berkinerja terbaik dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tahun 2024.

Daerah tersebut adalah Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna, yang dinilai mampu menunjukkan kinerja konsisten serta penguatan intervensi gizi dan non-gizi di wilayahnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri Rohina menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras para kader, pemerintah daerah, dan seluruh mitra yang selama ini terlibat dalam percepatan penurunan stunting. Kepri menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor dapat menghasilkan dampak nyata di lapangan,” ujarnya, Kamis.

Pengakuan terhadap daerah-daerah di Kepri ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2025, yang dipimpin Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, selaku Ketua Pengarah TPPS Nasional.

Dalam kegiatan tersebut, Wapres menerima laporan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji mengenai tren nasional prevalensi stunting yang terus menurun.

Dalam arahan Rakornas, Wapres Gibran menegaskan pentingnya kerja kolaboratif pusat dan daerah. Ia mengapresiasi capaian nasional yang berhasil menurunkan prevalensi stunting ke bawah 20 persen, melampaui proyeksi awal. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan masih besar untuk mencapai target 14 persen pada 2029.

”Alhamdulillah ini atas arahan Bapak Presiden, kita berhasil menekan angka prevalensi stunting di 2024 menjadi 19,8 persen atau turun sebesar 357 ribu anak, dibandingkan tahun 2023. Ini angkanya di bawah atau lebih baik dari proyeksi Bappenas, yaitu 20,1 persen. Penurunan ini juga dibarengi dengan penurunan balita wasting, balita overweight, dan juga anemia pada ibu hamil,” ungkap Wapres Gibran.

Wapres turut menyoroti sejumlah daerah yang mengalami penurunan signifikan, menekankan bahwa kepemimpinan daerah, kolaborasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat, menjadi faktor penentu keberhasilan.

Baca juga: BKKBN Kepri perluas layanan KB gratis di 17 lokasi Kota Batam

Capaian Kepri yang masuk daftar 197 daerah terbaik pun dianggap sejalan dengan prinsip tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Wapres Gibran didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Muhaji, turut menyerahkan secara simbolis Dana Insentif Fiskal (DIF) tahun 2025 kepada sepuluh pemerintah daerah. Salah satu penerimanya adalah Kabupaten Bintan yang diterima langsung oleh Bupati Bintan Roby Kurniawan.

Pemberian dana insentif fiskal ini diharapkan dapat mendorong percepatan penurunan stunting secara nasional.

Penetapan penerima DIF dilakukan berdasarkan sejumlah indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai bentuk apresiasi atas capaian dan komitmen daerah dalam menurunkan prevalensi stunting.

Dalam kesempatan yang sama, BKKBN juga menyerahkan Penghargaan GENTING kepada pemerintah daerah dan mitra pentahelix yang dinilai berprestasi. Program GENTING dan berbagai inisiatif quick wins lainnya dinilai mampu memperkuat ketahanan keluarga sebagai strategi utama percepatan penurunan stunting.

Menteri Wihaji dalam laporannya juga menyampaikan bahwa terdapat 8,6 juta keluarga berisiko stunting di seluruh Indonesia, sehingga intervensi presisi menjadi kunci keberhasilan. Ia menegaskan pentingnya disiplin dan presisi dalam pelaksanaan program lintas sektor.

“Kerja kita harus presisi, siapa mengerjakan apa, dengan pembiayaan yang jelas dan target yang terukur. Dengan disiplin dan kolaborasi, kita dapat menurunkan angka stunting lebih cepat,” ujarnya.

Menteri Wihaji menutup dengan pesan moral yang menegaskan arah pembangunan nasional.

“Keluarga adalah fondasi utama pembangunan manusia. Dari keluargalah lahir generasi sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri Wihaji.

Dengan pencapaian daerah-daerah di Kepri dalam penilaian nasional tersebut, pemerintah pusat menilai bahwa daerah mampu menunjukkan kesiapan dan komitmen kuat dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting menuju capaian target pembangunan nasional serta visi Indonesia Emas 2045.

Baca juga: BKKBN : 418 Kampung KB berjalan efektif di Kepri

Baca juga: BKKBN Kepri dan Pemkot Batam laksanakan KB Mobile terakhir tahun ini

Pewarta :
Uploader: Nadilla
COPYRIGHT © ANTARA 2025


Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE