Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau meningkatkan indikator kesejahteraan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di daerah setempat.
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Desman dalam keterangan di Batam, Sabtu, mengatakan kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari dua rangkaian acara dengan Kementerian Keuangan untuk memperolah insentif fiskal Kota Batam.
Ia menjelaskan tentanh perlunya melengkapi indikator yang disyaratkan terkait dengan kesejahteraan masyarakat.
“Utama kita ingin meraih insentif fiskal yang dijanjikan pusat salah satunya dengan cara menanggulangi kemiskinan,” ujarnya.
Ia menambahkan insentif fiskal merupakan bentuk penghargaan bagi para otoritas daerah yang memiliki kinerja baik dalam percepatan belanja daerah, penggunaan produk dalam negeri, penurunan tingkat pengangguran, penggunaan anggaran belanja daerah yang berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat stunting, hingga pengendalian inflasi daerah.
“Kita mendukung BPS Kota Batam untuk mengumpulkan data penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2023 dari para OPD di lingkungan Pemkot Batam,” ujar dia.
Melalui sinergi dan kolaborasi bersama BPS Kota Batam, pihaknya dapat menganalisa tingkat kemiskinan dan program, serta sasaran prioritas.
“Harapannya, dengan memberikan data angka kemiskinan ke BPS usaha kita yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan dapat menanggulangi kemiskinan sehingga angka kemiskinan bisa menurun di Kota Batam, dan Batam dapat memperoleh Insentif fiskal,” ujar Desman.
Menurutnya, Wali Kota Batam sejak awal tahun 2023 sudah melakukan berbagai langkah guna mengatasi masalah kemiskinan, salah satunya melalui pendistribusian sembako subsidi.
“Masalah mengatasi dan menekan angka kemiskinan di Kota Batam ini juga merupakan 'consern' (perhatian) dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi,” ujar dia.
Ia mengatakan dana insentif daerah tersebut nantinya dapat digunakan untuk berbagai kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menuju "Batam Kota Baru".
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Desman dalam keterangan di Batam, Sabtu, mengatakan kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari dua rangkaian acara dengan Kementerian Keuangan untuk memperolah insentif fiskal Kota Batam.
Ia menjelaskan tentanh perlunya melengkapi indikator yang disyaratkan terkait dengan kesejahteraan masyarakat.
“Utama kita ingin meraih insentif fiskal yang dijanjikan pusat salah satunya dengan cara menanggulangi kemiskinan,” ujarnya.
Ia menambahkan insentif fiskal merupakan bentuk penghargaan bagi para otoritas daerah yang memiliki kinerja baik dalam percepatan belanja daerah, penggunaan produk dalam negeri, penurunan tingkat pengangguran, penggunaan anggaran belanja daerah yang berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat stunting, hingga pengendalian inflasi daerah.
“Kita mendukung BPS Kota Batam untuk mengumpulkan data penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2023 dari para OPD di lingkungan Pemkot Batam,” ujar dia.
Melalui sinergi dan kolaborasi bersama BPS Kota Batam, pihaknya dapat menganalisa tingkat kemiskinan dan program, serta sasaran prioritas.
“Harapannya, dengan memberikan data angka kemiskinan ke BPS usaha kita yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan dapat menanggulangi kemiskinan sehingga angka kemiskinan bisa menurun di Kota Batam, dan Batam dapat memperoleh Insentif fiskal,” ujar Desman.
Menurutnya, Wali Kota Batam sejak awal tahun 2023 sudah melakukan berbagai langkah guna mengatasi masalah kemiskinan, salah satunya melalui pendistribusian sembako subsidi.
“Masalah mengatasi dan menekan angka kemiskinan di Kota Batam ini juga merupakan 'consern' (perhatian) dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi,” ujar dia.
Ia mengatakan dana insentif daerah tersebut nantinya dapat digunakan untuk berbagai kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menuju "Batam Kota Baru".