Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai bahwa Pemerintah sudah bersungguh-sungguh dalam menangani permasalahan di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Hasto yang ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa, mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian serius terhadap permasalahan itu.
“Kami melihat pemerintah sudah sungguh-sungguh, termasuk dengan Bapak Presiden Jokowi menaruh perhatian sangat serius terhadap masalah itu,” kata Hasto.
Baca juga:
Munas NU sebut kekerasan di Rempang Batam harus dihentikan
Panglima TNI meminta maaf atas pernyataan soal piting
Dia mengatakan pihaknya mempercayakan kepada pemerintah dan berkomunikasi dengan jajaran partai terkait Rempang.
“Kita percayakan pemerintah dan kami berkomunikasi dengan jajaran partai,” imbuh dia.
Hasto mengingatkan bahwa pada prinsipnya rakyat tidak boleh dikorbankan dan hukum harus ditegakkan dalam menyelesaikan permasalahan di Rempang. PDI Perjuangan, sambungnya, turut mengedepankan dialog.
Baca juga:
BP Batam: Masa pendaftaran relokasi tahap I warga Rempang diperpanjang
Luhut mengakui pendekatan penanganan konflik di Rempang kurang pas
“Sehingga di dalam pengelolaan negara, termasuk dalam investasi mengedepankan keadilan, kemudian kesetaraan ketika menghadapi persoalan-persoalan hukum, dan kemudian dengan cara dialog,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa hak warga Rempang dapat terpenuhi dan menekankan bahwa rencana investasi di wilayah tersebut harus tetap berjalan.
Bahlil menegaskan penanganan di lapangan merespons protes sebagian warga yang menolak pemindahan akan dilakukan dengan cara baik. Ia menekankan penting bagi pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga Pulau Rempang ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.
Sementara itu, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, akan ada pemberian langsung sertifikat hak milik (SHM) kepada warga yang bersedia direlokasi untuk pengembangan Rempang Eco-City.
Hadi menyebutkan, sertifikat itu langsung diserahkan setelah tanah dan bangunan sudah diinden di lokasi yang ditetapkan, dan proses pembangunan telah dimulai.
"Sambil dilakukan pembangunan dan diawasi, kami bisa langsung menyerahkan sertifikatnya," ujar Hadi usai menghadiri rapat koordinasi percepatan pengembangan proyek Rempang Eco City, di Batam Kepulauan Riau, Minggu (17/9).
Selain itu kata dia, untuk hak pengelolaan lahan (HPL) tempat relokasi di Dapur 3 Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam itu juga tinggal diserahkan saja.
Baca juga:
Polri cari penyebar berita bohong penangkapan Ustadz Abdul Somad
Luhut harap investasi dari China tidak lepas karena konflik Rempang
Ketua MPR desak aparat hindari kekerasan saat tangani konflik di Rempang Batam
LPSK harap pendekatan persuasif dan humanis tangani kasus Pulau Rempang Batam
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PDIP: Pemerintah sudah sungguh-sungguh tangani Rempang
Hasto yang ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa, mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian serius terhadap permasalahan itu.
“Kami melihat pemerintah sudah sungguh-sungguh, termasuk dengan Bapak Presiden Jokowi menaruh perhatian sangat serius terhadap masalah itu,” kata Hasto.
Baca juga:
Munas NU sebut kekerasan di Rempang Batam harus dihentikan
Panglima TNI meminta maaf atas pernyataan soal piting
Dia mengatakan pihaknya mempercayakan kepada pemerintah dan berkomunikasi dengan jajaran partai terkait Rempang.
“Kita percayakan pemerintah dan kami berkomunikasi dengan jajaran partai,” imbuh dia.
Hasto mengingatkan bahwa pada prinsipnya rakyat tidak boleh dikorbankan dan hukum harus ditegakkan dalam menyelesaikan permasalahan di Rempang. PDI Perjuangan, sambungnya, turut mengedepankan dialog.
Baca juga:
BP Batam: Masa pendaftaran relokasi tahap I warga Rempang diperpanjang
Luhut mengakui pendekatan penanganan konflik di Rempang kurang pas
“Sehingga di dalam pengelolaan negara, termasuk dalam investasi mengedepankan keadilan, kemudian kesetaraan ketika menghadapi persoalan-persoalan hukum, dan kemudian dengan cara dialog,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa hak warga Rempang dapat terpenuhi dan menekankan bahwa rencana investasi di wilayah tersebut harus tetap berjalan.
Bahlil menegaskan penanganan di lapangan merespons protes sebagian warga yang menolak pemindahan akan dilakukan dengan cara baik. Ia menekankan penting bagi pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga Pulau Rempang ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.
Sementara itu, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, akan ada pemberian langsung sertifikat hak milik (SHM) kepada warga yang bersedia direlokasi untuk pengembangan Rempang Eco-City.
Hadi menyebutkan, sertifikat itu langsung diserahkan setelah tanah dan bangunan sudah diinden di lokasi yang ditetapkan, dan proses pembangunan telah dimulai.
"Sambil dilakukan pembangunan dan diawasi, kami bisa langsung menyerahkan sertifikatnya," ujar Hadi usai menghadiri rapat koordinasi percepatan pengembangan proyek Rempang Eco City, di Batam Kepulauan Riau, Minggu (17/9).
Selain itu kata dia, untuk hak pengelolaan lahan (HPL) tempat relokasi di Dapur 3 Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam itu juga tinggal diserahkan saja.
Baca juga:
Polri cari penyebar berita bohong penangkapan Ustadz Abdul Somad
Luhut harap investasi dari China tidak lepas karena konflik Rempang
Ketua MPR desak aparat hindari kekerasan saat tangani konflik di Rempang Batam
LPSK harap pendekatan persuasif dan humanis tangani kasus Pulau Rempang Batam
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PDIP: Pemerintah sudah sungguh-sungguh tangani Rempang