Batam (ANTARA) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan TPID DKI Jakarta bersinergi untuk memperkuat pengendalian inflasi daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Suryono dalam keterangan yang diterima di Batam, Jumat, mengatakan kondisi kedua provinsi yang relatif sama serta bukan merupakan daerah penghasil, menjadi fondasi sinergi kedua TPID untuk menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi (high level meeting).
Ia menjelaskan pada Oktober 2023, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2 (dua) kota di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 2,46 persen (yoy).
"Sementara itu inflasi IHK Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 2,08 persen (yoy). Capaian inflasi di kedua provinsi tersebut berada dalam rentang sasaran inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 3 persen ± 1 persen," katanya.
Pertemuan TPID Kepri dan TPID DKI Jakarta dilanjutkan dengan mengunjungi dua BUMD untuk memperdalam model bisnis pangan tersebut, termasuk mengidentifikasi peluang kolaborasi antara kedua provinsi.
Kata Suryono, ke depan TPID Kepri dan DKI Jakarta berkomitmen untuk terus bersinergi dalam pengendalian inflasi.
Sinergi dapat dilakukan melalui pencocokan bisnis (business matching) antar BUMD dari kedua daerah dalam rangka pemenuhan pasokan.
Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati menyebutkan bahwa kontribusi inflasi DKI Jakarta terhadap nasional sebesar 26,90 persen.
"Jika diperluas ke area Jabodetabek, kontribusi terhadap inflasi nasional tercatat sebesar 46,15 persen," ujar Sri.
Ia menyampaikan DKI Jakarta juga menghadapi tantangan berupa peningkatan permintaan bahan pangan yang signifikan pada siang hari seiring dengan banyaknya jumlah pekerja yang merupakan residen dari daerah penyangga DKI Jakarta.
"Oleh karena itu, ketersediaan bahan pangan merupakan faktor kunci dalam pengendalian inflasi DKI Jakarta," kata dia.
Untuk memastikan hal tersebut tetap terjaga, TPID DKI Jakarta menerapkan strategi dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan yang dimiliki.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Suryono dalam keterangan yang diterima di Batam, Jumat, mengatakan kondisi kedua provinsi yang relatif sama serta bukan merupakan daerah penghasil, menjadi fondasi sinergi kedua TPID untuk menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi (high level meeting).
Ia menjelaskan pada Oktober 2023, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2 (dua) kota di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 2,46 persen (yoy).
"Sementara itu inflasi IHK Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 2,08 persen (yoy). Capaian inflasi di kedua provinsi tersebut berada dalam rentang sasaran inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 3 persen ± 1 persen," katanya.
Pertemuan TPID Kepri dan TPID DKI Jakarta dilanjutkan dengan mengunjungi dua BUMD untuk memperdalam model bisnis pangan tersebut, termasuk mengidentifikasi peluang kolaborasi antara kedua provinsi.
Kata Suryono, ke depan TPID Kepri dan DKI Jakarta berkomitmen untuk terus bersinergi dalam pengendalian inflasi.
Sinergi dapat dilakukan melalui pencocokan bisnis (business matching) antar BUMD dari kedua daerah dalam rangka pemenuhan pasokan.
Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati menyebutkan bahwa kontribusi inflasi DKI Jakarta terhadap nasional sebesar 26,90 persen.
"Jika diperluas ke area Jabodetabek, kontribusi terhadap inflasi nasional tercatat sebesar 46,15 persen," ujar Sri.
Ia menyampaikan DKI Jakarta juga menghadapi tantangan berupa peningkatan permintaan bahan pangan yang signifikan pada siang hari seiring dengan banyaknya jumlah pekerja yang merupakan residen dari daerah penyangga DKI Jakarta.
"Oleh karena itu, ketersediaan bahan pangan merupakan faktor kunci dalam pengendalian inflasi DKI Jakarta," kata dia.
Untuk memastikan hal tersebut tetap terjaga, TPID DKI Jakarta menerapkan strategi dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan yang dimiliki.