Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid merespons permintaan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Surakarta yang meminta calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wali Kota Surakarta.
Menurut Nusron, permintaan tersebut adalah politis dan mengada-ada, sebab ia mengklaim bahwa tidak ada pekerjaan di Surakarta yang terbengkalai ketika Gibran menjalankan peran ganda sebagai calon wakil presiden sekaligus wali kota.
“Itu permintaan politis dan mengada-ada, tidak ada pekerjaan terbengkalai. Kami justru menduga, ujung-ujungnya permintaan mundur agar yang meminta bisa leluasa berkuasa di Solo dan menggerakkan birokrasi untuk kepentingan politik,” kata Nusron dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu.
Selain dinilai politis, Nusron juga melihat permintaan tersebut sebagai upaya mengganggu konsentrasi Gibran saat elektabilitas pendamping calon presiden Prabowo Subianto itu tinggi.
Terkait dengan argumentasi ada kemandekan sejak Gibran menjadi calon wakil presiden, Nusron menjawab bahwa seorang pejabat memiliki wakil yang seharusnya siap menggantikan.
“Harusnya tidak terjadi kemandekan akibat cuti yang hanya sebentar. Kan ada wakil wali kota yang juga kader PDI Perjuangan. Harusnya ini menjadi kesempatan untuk pembuktian diri,” katanya.
Nusron meyakini keluhan tentang kinerja Gibran sebagai wali kota hanya datang dari elite politik, bukan langsung dari masyarakat. Dia meminta masyarakat setempat lebih sabar menghadapi situasi tersebut.
Baca juga:
Kampanye hari ke-54, Ganjar-Mahfud hadiri dukungan Slank di Jakarta
Anies Baswedan singgung persoalan air bersih di Batam
Indonesia negosisasi bangun RS lapangan buat pengungsi Gaza
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: TKN respons PDIP yang minta Gibran mundur dari wali kota
Menurut Nusron, permintaan tersebut adalah politis dan mengada-ada, sebab ia mengklaim bahwa tidak ada pekerjaan di Surakarta yang terbengkalai ketika Gibran menjalankan peran ganda sebagai calon wakil presiden sekaligus wali kota.
“Itu permintaan politis dan mengada-ada, tidak ada pekerjaan terbengkalai. Kami justru menduga, ujung-ujungnya permintaan mundur agar yang meminta bisa leluasa berkuasa di Solo dan menggerakkan birokrasi untuk kepentingan politik,” kata Nusron dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu.
Selain dinilai politis, Nusron juga melihat permintaan tersebut sebagai upaya mengganggu konsentrasi Gibran saat elektabilitas pendamping calon presiden Prabowo Subianto itu tinggi.
Terkait dengan argumentasi ada kemandekan sejak Gibran menjadi calon wakil presiden, Nusron menjawab bahwa seorang pejabat memiliki wakil yang seharusnya siap menggantikan.
“Harusnya tidak terjadi kemandekan akibat cuti yang hanya sebentar. Kan ada wakil wali kota yang juga kader PDI Perjuangan. Harusnya ini menjadi kesempatan untuk pembuktian diri,” katanya.
Nusron meyakini keluhan tentang kinerja Gibran sebagai wali kota hanya datang dari elite politik, bukan langsung dari masyarakat. Dia meminta masyarakat setempat lebih sabar menghadapi situasi tersebut.
Baca juga:
Kampanye hari ke-54, Ganjar-Mahfud hadiri dukungan Slank di Jakarta
Anies Baswedan singgung persoalan air bersih di Batam
Indonesia negosisasi bangun RS lapangan buat pengungsi Gaza
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: TKN respons PDIP yang minta Gibran mundur dari wali kota