Pemkot Surakarta turut pantau penyelenggaraan festival makanan non-halal
Solo (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta, Jawa Tengah, ikut memantau penyelenggaraan festival makanan non-halal yang terselenggara di Mal Solo Paragon Surakarta agar tidak menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.
"Di negara demokrasi tidak ada yang harus minoritas atau yang lain. Semua akan difasilitasi, dengan catatan mestinya ada norma yang harus didiskusikan bersama," kata Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa di Solo, Jumat.
Ia berharap tidak ada satupun acara di Solo yang merugikan salah satu pihak, termasuk Festival Pecinan Nusantara.
"Harapannya tidak ada yang dirugikan, karena ini menyangkut kenyamanan dan keamanan Kota Surakarta. Jangan sampai masalah event-event di Kota Surakarta menjadikan Solo tidak kondusif," katanya.
Sebelumnya festival makanan non-halal yang diikuti oleh 34 pelaku usaha tersebut diwarnai dengan munculnya polemik di masyarakat. Salah satu pihak yang sempat mempersoalkan yakni Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS). Dalam hal ini DSKS menyoroti soal spanduk pemberitahuan yang dinilai terlalu vulgar.
"Di negara demokrasi tidak ada yang harus minoritas atau yang lain. Semua akan difasilitasi, dengan catatan mestinya ada norma yang harus didiskusikan bersama," kata Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa di Solo, Jumat.
Ia berharap tidak ada satupun acara di Solo yang merugikan salah satu pihak, termasuk Festival Pecinan Nusantara.
"Harapannya tidak ada yang dirugikan, karena ini menyangkut kenyamanan dan keamanan Kota Surakarta. Jangan sampai masalah event-event di Kota Surakarta menjadikan Solo tidak kondusif," katanya.
Sebelumnya festival makanan non-halal yang diikuti oleh 34 pelaku usaha tersebut diwarnai dengan munculnya polemik di masyarakat. Salah satu pihak yang sempat mempersoalkan yakni Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS). Dalam hal ini DSKS menyoroti soal spanduk pemberitahuan yang dinilai terlalu vulgar.
Komentar