Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 3.444 nelayan sebagai jaminan keselamatan saat beraktivitas.
Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid di Batam, Rabu, mengatakan dengan adanya program tersebut, nelayan tidak perlu khawatir ketika melaut, karena sudah terlindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
"Pemkot Batam telah menganggarkan premi (biaya yang ditanggung dan harus dibayarkan oleh peserta asuransi) dan sudah dibayarkan. Ketika ada persoalan kecelakaan kerja di laut, insya Allah ada jaminan dari pemerintah," kata Jefridin.
Baca juga: Polda Kepri ungkap peredaran uang palsu dolar Singapura
Ia menjelaskan program tersebut merupakan lanjutan dari pemberian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di tahun 2023.
Saat itu pemerintah menganggarkan bantuan untuk 1.944 nelayan se-Kota Batam, yang sudah diasuransikan terdapat 11 nelayan meninggal dunia, dengan santunan sebesar Rp420 juta.
Kemudian, nelayan yang meninggal dunia akibat tersambar petir diberikan santunan Rp70 juta serta beasiswa anak hingga tamat kuliah.
Dalam BPJS Ketenagakerjaan, seluruh premi telah dibayarkan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan proteksi keamanan, kenyamanan dan ketenangan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.
“Jadi, kalau melaut tidak khawatir lagi, karena sudah diproteksi. Insya Allah kegiatan yang berpihak kepada masyarakat terus berjalan dan berkelanjutan,” kata dia.
Baca juga: BC Batam gagalkan penyeludupan sabu dalam anus WNA
Jefridin berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan dan para nelayan dapat memahami apa saja hak dan cara mengklaim atau pendamping dari pemerintah yang harus dihubungi untuk mempermudah masyarakat di pulau penyangga Batam dalam mengklaim BPJS Ketenagakerjaan.
"Jika ada beberapa yang belum mendapatkan, karena merek belum mengurus kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka). Segera daftarkan sesuai ketentuan," kata Jefridin.
Baca juga:
Realisasi proyek Rempang Eco City di Batam dipercepat, dengan utamakan hak warga
Pemkot Batam siapkan strategi menuju kota nol stunting pada tahun 2025
Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid di Batam, Rabu, mengatakan dengan adanya program tersebut, nelayan tidak perlu khawatir ketika melaut, karena sudah terlindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
"Pemkot Batam telah menganggarkan premi (biaya yang ditanggung dan harus dibayarkan oleh peserta asuransi) dan sudah dibayarkan. Ketika ada persoalan kecelakaan kerja di laut, insya Allah ada jaminan dari pemerintah," kata Jefridin.
Baca juga: Polda Kepri ungkap peredaran uang palsu dolar Singapura
Ia menjelaskan program tersebut merupakan lanjutan dari pemberian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di tahun 2023.
Saat itu pemerintah menganggarkan bantuan untuk 1.944 nelayan se-Kota Batam, yang sudah diasuransikan terdapat 11 nelayan meninggal dunia, dengan santunan sebesar Rp420 juta.
Kemudian, nelayan yang meninggal dunia akibat tersambar petir diberikan santunan Rp70 juta serta beasiswa anak hingga tamat kuliah.
Dalam BPJS Ketenagakerjaan, seluruh premi telah dibayarkan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan proteksi keamanan, kenyamanan dan ketenangan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.
“Jadi, kalau melaut tidak khawatir lagi, karena sudah diproteksi. Insya Allah kegiatan yang berpihak kepada masyarakat terus berjalan dan berkelanjutan,” kata dia.
Baca juga: BC Batam gagalkan penyeludupan sabu dalam anus WNA
Jefridin berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan dan para nelayan dapat memahami apa saja hak dan cara mengklaim atau pendamping dari pemerintah yang harus dihubungi untuk mempermudah masyarakat di pulau penyangga Batam dalam mengklaim BPJS Ketenagakerjaan.
"Jika ada beberapa yang belum mendapatkan, karena merek belum mengurus kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka). Segera daftarkan sesuai ketentuan," kata Jefridin.
Baca juga:
Realisasi proyek Rempang Eco City di Batam dipercepat, dengan utamakan hak warga
Pemkot Batam siapkan strategi menuju kota nol stunting pada tahun 2025