Batam (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kepri melibatkan peran jurnalis untuk mengedukasi masyarakat terkait persoalan stunting pada anak.
Kepala Perwakilan BKKBN Kepri Rohina di Batam, Sabtu, mengatakan peran media sangat dibutuhkan dalam mengedukasi masyarakat, terutama dalam upaya penurunan stunting di wilayah setempat.
"Kami menginginkan semua masyarakat bisa teredukasi. Sekarang zamannya sudah digitalisasi dan kalau beritanya tertulis online, bisa dibuka setiap saat, apalagi terkait dengan percepatan penurunan stunting," kata Rohina.
Ia menjelaskan target penurunan stunting di Kepri pada tahun 2024 yaitu 14,2 persen.
"Di 2021 sebesar 17 persen, pada 2022 sebesar 15,2, dan 2024 ini diharapkan menjadi 14,2 persen dicapai Kepri. Kalau tahun 2023 belum dirilis, bukan SSGI tapi SKI. Kita masih menunggu rilis dari Kemenkes tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat dirilis," ujar dia.
Selain itu melalui media BKKBN juga melaksanakan edukasi kepada masyarakat melalui baliho, banner dan lain sebagainya.
"Termasuk teman-teman wartawan menginformasikan bagaimana supaya Kepri ini bebas dari stunting," kata dia.
Adapun upaya yang telah dilakukan BKKBN Kepri untuk menurunkan angka stunting salah satunya membentuk 1.099 tim pendamping keluarga (TPK) guna mempercepat penurunan angka stunting di provinsi itu.
Berdasarkan data Elsimil Kepri, di Kabupaten Karimun terdapat 117 TPK, Kabupaten Bintan 87 TPK, Kabupaten Natuna 91 TPK, Kabupaten Lingga 88 TPK, Kabupaten Anambas 57 TPK, Kota Batam 578 TPK, dan Kota Tanjungpinang 81 TPK.
Sebelumnya, Perwakilan BKKBN Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp25,9 miliar lebih dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk percepatan penurunan stunting di provinsi tersebut.
Kepala Perwakilan BKKBN Kepri Rohina mengatakan secara total DAK fisik dan BOKB yang dialokasi pada tahun ini mengalami penurunan dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan pemerintah, salah satunya pelaksanaan Pemilu 2024.
"Dana benar-benar diseleksi. Kami berharap dana operasional bisa ditingkatkan kembali dari tahun sekarang ke tahun yang akan datang," ujar Rohina.
Baca juga:
ASDP Telaga Punggur Batam buka pemesanan tiket daring antisipasi antrean panjang
BPBD Natuna pastikan karhutla di Kecamatan Batubi aman dan terkendali
Polres Bintan Kepri selamatkan 3.050 orang dari penyalahgunaan narkotika
Kepala Perwakilan BKKBN Kepri Rohina di Batam, Sabtu, mengatakan peran media sangat dibutuhkan dalam mengedukasi masyarakat, terutama dalam upaya penurunan stunting di wilayah setempat.
"Kami menginginkan semua masyarakat bisa teredukasi. Sekarang zamannya sudah digitalisasi dan kalau beritanya tertulis online, bisa dibuka setiap saat, apalagi terkait dengan percepatan penurunan stunting," kata Rohina.
Ia menjelaskan target penurunan stunting di Kepri pada tahun 2024 yaitu 14,2 persen.
"Di 2021 sebesar 17 persen, pada 2022 sebesar 15,2, dan 2024 ini diharapkan menjadi 14,2 persen dicapai Kepri. Kalau tahun 2023 belum dirilis, bukan SSGI tapi SKI. Kita masih menunggu rilis dari Kemenkes tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat dirilis," ujar dia.
Selain itu melalui media BKKBN juga melaksanakan edukasi kepada masyarakat melalui baliho, banner dan lain sebagainya.
"Termasuk teman-teman wartawan menginformasikan bagaimana supaya Kepri ini bebas dari stunting," kata dia.
Adapun upaya yang telah dilakukan BKKBN Kepri untuk menurunkan angka stunting salah satunya membentuk 1.099 tim pendamping keluarga (TPK) guna mempercepat penurunan angka stunting di provinsi itu.
Berdasarkan data Elsimil Kepri, di Kabupaten Karimun terdapat 117 TPK, Kabupaten Bintan 87 TPK, Kabupaten Natuna 91 TPK, Kabupaten Lingga 88 TPK, Kabupaten Anambas 57 TPK, Kota Batam 578 TPK, dan Kota Tanjungpinang 81 TPK.
Sebelumnya, Perwakilan BKKBN Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp25,9 miliar lebih dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk percepatan penurunan stunting di provinsi tersebut.
Kepala Perwakilan BKKBN Kepri Rohina mengatakan secara total DAK fisik dan BOKB yang dialokasi pada tahun ini mengalami penurunan dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan pemerintah, salah satunya pelaksanaan Pemilu 2024.
"Dana benar-benar diseleksi. Kami berharap dana operasional bisa ditingkatkan kembali dari tahun sekarang ke tahun yang akan datang," ujar Rohina.
Baca juga:
ASDP Telaga Punggur Batam buka pemesanan tiket daring antisipasi antrean panjang
BPBD Natuna pastikan karhutla di Kecamatan Batubi aman dan terkendali
Polres Bintan Kepri selamatkan 3.050 orang dari penyalahgunaan narkotika