Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat indeks ketimpangan gender (IKG) daerah itu tahun 2023 memperoleh capaian positif, karena turun menjadi 0,348 poin dibanding tahun 2022.
"Perbaikan IKG Kepri, terutama dipengaruhi oleh perbaikan kesetaraan beberapa indikator penyusunannya," kata Kepala BPS Kepri Darwis Sitorus di Tanjungpinang, Rabu.
Darwis menjelaskan, pada 2023 IKG Kepri sebesar 0,348 poin atau turun 0,047 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,395. Capaian ini juga lebih baik dari IKG Nasional yang sebesar 0,447.
Capaian ini sekaligus menjadikan Kepri salah satu dari 14 provinsi yang ketimpangan gendernya di bawah angka nasional.
Ia menyebut ,perbaikan kesetaraan beberapa indikator penyusun IKG yang mempengaruhi penurunan IKG Kepri tahun 2023, di antaranya proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) turun dari 0,057 tahun 2022 menjadi 0,030 tahun 2023.
Kemudian, persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas meningkat dari 58,40 persen pada tahun 2022 menjadi 60,24 persen pada tahun 2023, sedangkan persentase laki-laki turun dari 60,73 persen pada tahun 2022 menjadi 58,08 persen pada tahun 2023.
"Sementara yang tak kalah penting, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan naik dari 50,68 persen pada tahun 2022 menjadi 51,95 persen pada tahun 2023, sedangkan TPAK laki-laki turun dari 86,44 persen pada tahun 2022 menjadi 84,92 persen pada tahun 2023," ujar Darwis.
Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan capaian ini adalah hasil kerja keras semua pihak yang telah berjuang meningkatkan kesetaraan gender di Tanah Melayu tersebut.
"Meskipun berbagai tantangan menghadang upaya kita dalam memperjuangkan kesetaraan gender, namun capaian ini berhasil kita dapat. Ini harus terus didorong agar menjadi upaya berkelanjutan," ujar Ansar.
Ansar mengutarakan hingga saat ini banyak keterlibatan kaum perempuan yang dapat diperhitungkan dalam pembangunan di provinsi tersebut.
Perempuan cukup banyak menduduki jabatan tinggi baik di level pemerintahan, pengusaha, legislatif, hingga pengurus partai politik.
"Maka itu, Pemprov Kepri sangat perhatian dan mendukung penuh kesetaraan gender, terutama di dalam lingkup pemerintahan," ujar Ansar.
Lanjutnya menyampaikan terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemprov dalam meningkatkan pembangunan gender di Kepri, antara lain melakukan pelatihan-pelatihan seperti enterpreneur, politik serta workshop pemberdayaan perempuan untuk mengangkat derajat kaum perempuan.
"Dengen demikian, ke depan diharapkan kaum gender terus berperan dalam pembangunan di Kepri," demikian Ansar.
"Perbaikan IKG Kepri, terutama dipengaruhi oleh perbaikan kesetaraan beberapa indikator penyusunannya," kata Kepala BPS Kepri Darwis Sitorus di Tanjungpinang, Rabu.
Darwis menjelaskan, pada 2023 IKG Kepri sebesar 0,348 poin atau turun 0,047 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,395. Capaian ini juga lebih baik dari IKG Nasional yang sebesar 0,447.
Capaian ini sekaligus menjadikan Kepri salah satu dari 14 provinsi yang ketimpangan gendernya di bawah angka nasional.
Ia menyebut ,perbaikan kesetaraan beberapa indikator penyusun IKG yang mempengaruhi penurunan IKG Kepri tahun 2023, di antaranya proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) turun dari 0,057 tahun 2022 menjadi 0,030 tahun 2023.
Kemudian, persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas meningkat dari 58,40 persen pada tahun 2022 menjadi 60,24 persen pada tahun 2023, sedangkan persentase laki-laki turun dari 60,73 persen pada tahun 2022 menjadi 58,08 persen pada tahun 2023.
"Sementara yang tak kalah penting, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan naik dari 50,68 persen pada tahun 2022 menjadi 51,95 persen pada tahun 2023, sedangkan TPAK laki-laki turun dari 86,44 persen pada tahun 2022 menjadi 84,92 persen pada tahun 2023," ujar Darwis.
Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan capaian ini adalah hasil kerja keras semua pihak yang telah berjuang meningkatkan kesetaraan gender di Tanah Melayu tersebut.
"Meskipun berbagai tantangan menghadang upaya kita dalam memperjuangkan kesetaraan gender, namun capaian ini berhasil kita dapat. Ini harus terus didorong agar menjadi upaya berkelanjutan," ujar Ansar.
Ansar mengutarakan hingga saat ini banyak keterlibatan kaum perempuan yang dapat diperhitungkan dalam pembangunan di provinsi tersebut.
Perempuan cukup banyak menduduki jabatan tinggi baik di level pemerintahan, pengusaha, legislatif, hingga pengurus partai politik.
"Maka itu, Pemprov Kepri sangat perhatian dan mendukung penuh kesetaraan gender, terutama di dalam lingkup pemerintahan," ujar Ansar.
Lanjutnya menyampaikan terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemprov dalam meningkatkan pembangunan gender di Kepri, antara lain melakukan pelatihan-pelatihan seperti enterpreneur, politik serta workshop pemberdayaan perempuan untuk mengangkat derajat kaum perempuan.
"Dengen demikian, ke depan diharapkan kaum gender terus berperan dalam pembangunan di Kepri," demikian Ansar.