Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengkaji program sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis bagi SMA swasta dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) setelah merealisasikan program SPP gratis bagi SMA/SMK dan SLB negeri.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan telah menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program gratis SPP siswa SMA swasta dan MAN, termasuk mempelajari aturannya.
"Sudah dihitung, mudah-mudahan awal tahun 2025 sudah bisa digratiskan, dan kita pelajari juga aturannya," kata Ansar di Tanjungpinang, Rabu.
Ansar menekankan pentingnya untuk menggratiskan SPP bagi siswa SMA swasta dan MAN guna menjamin kelangsungan pendidikan bagi generasi penerus di Kepri.
Ia menegaskan jangan sampai ada orang tua mengeluh ada ijazah ditahan karena belum melunasi biaya sekolah.
"Kadang-kadang ditemukan ada siswa belum bisa mengikuti ujian akhir, karena SPP belum lunas," ujar Ansar.
Baca juga: Pemkab Natuna Kepri gelar pelatihan pemandu wisata budaya
Ansar.menyatakan bahwa Pemprov Kepri fokus terhadap perkembangan pendidikan yang merupakan mandatory yang wajib dilaksanakan pemerintah.
Di tahun 2024 ini, katanya, Pemprov Kepri menganggarkan hingga 22 persen dari APBD untuk pembangunan di bidang pendidikan.
"Besaran anggaran melebihi plafon minimal anggaran pendidikan sebesar 20 persen itu, mengingat adanya kebijakan SPP gratis bagi siswa SMA yang mulai diterapkan bulan Juli 2024," sebut Ansar.
Ansar berharap program bantuan pendidikan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Selain SPP Gratis, Pemprov Kepri juga banyak memberikan suntikan anggaran bantuan pendidikan, seperti bantuan transportasi untuk anak sekolah pesisir dan darat yang kurang mampu, serta biaya praktik siswa yang kurang mampu.
Dia menjelaskan pada tahun 2024, pemprov melalui dinas pendidikan mengucurkan anggaran sekitar Rp40 miliar untuk program SPP gratis bagi siswa SMA/SMK negeri dan SLB untuk periode Juli hingga Desember 2024.
Baca juga: RSUD Natuna sosialisasikan penyakit DBD kepada pengunjung dan pasien
Program ini direncanakan akan kembali dilanjutkan pada APBD Kepri tahun 2025 dengan beberapa penambahan dana bantuan operasional daerah (BOSDA).
Di samping itu, dinas pendidikan juga tengah menghitung total anggaran dana BOSDA tahun 2025 terkait adanya penambahan jumlah honorer komite sekolah dan PTK Non ASN yang juga masuk di dalamnya.
"Saat ini di Kepri terdata sebanyak 952 orang honor komite sekolah dan 2437 orang PTK Non ASN di tingkat SMA/SMK dan SLB dari tujuh kabupaten/kota," ungkapnya.
Selain pemberian SPP gratis, lanjut Ansar, pemprov turut memberikan bantuan seragam sekolah gratis kepada seluruh siswa baru SMA/SMK dan SLB negeri se-Kepri.
"Bantuan seragam gratis diberikan kepada seluruh siswa baru berupa seragam putih abu-abu dan seragam pramuka," demikian Ansar.
Baca juga: Sebanyak 8.572 anak ditargetkan dapat vaksinasi polio
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan telah menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program gratis SPP siswa SMA swasta dan MAN, termasuk mempelajari aturannya.
"Sudah dihitung, mudah-mudahan awal tahun 2025 sudah bisa digratiskan, dan kita pelajari juga aturannya," kata Ansar di Tanjungpinang, Rabu.
Ansar menekankan pentingnya untuk menggratiskan SPP bagi siswa SMA swasta dan MAN guna menjamin kelangsungan pendidikan bagi generasi penerus di Kepri.
Ia menegaskan jangan sampai ada orang tua mengeluh ada ijazah ditahan karena belum melunasi biaya sekolah.
"Kadang-kadang ditemukan ada siswa belum bisa mengikuti ujian akhir, karena SPP belum lunas," ujar Ansar.
Baca juga: Pemkab Natuna Kepri gelar pelatihan pemandu wisata budaya
Ansar.menyatakan bahwa Pemprov Kepri fokus terhadap perkembangan pendidikan yang merupakan mandatory yang wajib dilaksanakan pemerintah.
Di tahun 2024 ini, katanya, Pemprov Kepri menganggarkan hingga 22 persen dari APBD untuk pembangunan di bidang pendidikan.
"Besaran anggaran melebihi plafon minimal anggaran pendidikan sebesar 20 persen itu, mengingat adanya kebijakan SPP gratis bagi siswa SMA yang mulai diterapkan bulan Juli 2024," sebut Ansar.
Ansar berharap program bantuan pendidikan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Selain SPP Gratis, Pemprov Kepri juga banyak memberikan suntikan anggaran bantuan pendidikan, seperti bantuan transportasi untuk anak sekolah pesisir dan darat yang kurang mampu, serta biaya praktik siswa yang kurang mampu.
Dia menjelaskan pada tahun 2024, pemprov melalui dinas pendidikan mengucurkan anggaran sekitar Rp40 miliar untuk program SPP gratis bagi siswa SMA/SMK negeri dan SLB untuk periode Juli hingga Desember 2024.
Baca juga: RSUD Natuna sosialisasikan penyakit DBD kepada pengunjung dan pasien
Program ini direncanakan akan kembali dilanjutkan pada APBD Kepri tahun 2025 dengan beberapa penambahan dana bantuan operasional daerah (BOSDA).
Di samping itu, dinas pendidikan juga tengah menghitung total anggaran dana BOSDA tahun 2025 terkait adanya penambahan jumlah honorer komite sekolah dan PTK Non ASN yang juga masuk di dalamnya.
"Saat ini di Kepri terdata sebanyak 952 orang honor komite sekolah dan 2437 orang PTK Non ASN di tingkat SMA/SMK dan SLB dari tujuh kabupaten/kota," ungkapnya.
Selain pemberian SPP gratis, lanjut Ansar, pemprov turut memberikan bantuan seragam sekolah gratis kepada seluruh siswa baru SMA/SMK dan SLB negeri se-Kepri.
"Bantuan seragam gratis diberikan kepada seluruh siswa baru berupa seragam putih abu-abu dan seragam pramuka," demikian Ansar.
Baca juga: Sebanyak 8.572 anak ditargetkan dapat vaksinasi polio