Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Mochammad Bisri menyampaikan sebanyak 226.299 anak usia 0-7 bulan di daerah itu sudah divaksin polio pada pekan imunisasi nasional (PIN) polio tahap pertama tahun 2024.
"Target sasaran anak divaksin polio sebanyak 307.170 orang, sementara realisasi sampai saat ini sebanyak 226.299 orang atau 74 persen," kata Bisri di Tanjungpinang, Selasa.
Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai salah satu provinsi dengan cakupan PIN polio relatif rendah secara nasional atau masih di bawah target nasional sebesar 95 persen. Kepri berada di urutan 21 dari total 27 provinsi se-Indonesia yang sudah masuk vaksin polio putaran kedua.
Bisri juga merinci capaian PIN polio di tujuh kabupaten/kota se-Kepri secara berurutan, antara lain Kabupaten Bintan 83,6 persen, Kabupaten Anambas 82,3 persen, Kabupaten lingga 78,8 persen, Kota Tanjungpinang 74,4 persen, Kota Batam 72,5 persen, Kabupaten Karimun 72,2 persen, dan Kabupaten Natuna 71,4 persen. Capaian ini sejak dimulainya PIN polio putaran pertama tanggal 23 Juli 2024 hingga 13 Agustus 2024.
"Saat ini kita sudah masuk PIN polio putaran kedua, namun untuk putaran pertama tetap dibuka bagi anak-anak yang belum divaksin, karena putaran pertama dan kedua targetnya sama-sama 95 persen," ujar Bisri.
Bisri menyebut rendahnya capaian PIN polio putaran pertama dipicu orangtua menolak anaknya divaksin, karena merasa si anak sudah mendapatkan imunisasi polio rutin sejak usia satu sampai bulan.
Padahal imunisasi rutin yang diberikan untuk anak itu hanya tipe pertama dan ketiga, sedangkan tipe kedua sudah dicabut sejak Indonesia dapat sertifikat bebas polio dari organisasi kesehatan dunia atau WHO pada tahun 2014.
Sedangkan sejak awal 2022 sampai 2024, terdapat kejadian luar biasa (KLB) polio di tujuh provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Adapun kasus polio yang terjadi didominasi tipe kedua.
"Dengan demikian, otomatis Indonesia tidak lagi bebas polio karena sudah ada kasus baru. Makanya, WHO kemudian mencabut sertifikat itu dan merekomendasikan imunisasi massal polio tetes tipe dua," ungkap Bisri.
Baca juga: Dinkes libatkan Kemenag untuk menyosialisasikan PIN Polio di Batam
Selain itu, kata Bisri, faktor lain penyebab rendahnya capaian PIN polio di Kepri akibat minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya vaksin polio bagi anak-anak mereka.
"Masyarakat sepertinya kurang paham terkait informasi PIN polio," ucap Bisri.
Ia melanjutkan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi hak kesehatan anak, salah satunya bebas risiko penyakit polio yang berdampak buruk pada sistem saraf dan fisik anak.
Menurutnya polio dapat dicegah melalui imunisasi, karena kalau anak sudah terserang polio tak bisa disembuhkan.
"Imunisasi polio juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial, karena tak hanya memenuhi hak anak, tapi ikut bertanggung jawab membebaskan lingkungan dan negara dari polio," ujar Bisri.
Oleh karena itu, Bisri mengimbau orangtua yang belum mengikutsertakan anaknya pada PIN polio segera membawa anak-anaknya ke puskesmas maupun posyandu terdekat. Pihaknya juga melakukan edukasi dan sosialisasi masif tentang polio kepada warga.
Di samping itu, ia turut mengerahkan tim kesehatan di semua kabupaten/kota melakukan jemput bola ke rumah-rumah warga yang anaknya belum ikut imunisasi polio.
"PIN polio putaran kedua masih berlangsung sampai 23 Agustus 2024 dengan target capaian 95 persen, guna membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity sehingga terbebas polio," demikian Bisri.
Baca juga: Natuna komitmen sukseskan PIN polio
"Target sasaran anak divaksin polio sebanyak 307.170 orang, sementara realisasi sampai saat ini sebanyak 226.299 orang atau 74 persen," kata Bisri di Tanjungpinang, Selasa.
Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai salah satu provinsi dengan cakupan PIN polio relatif rendah secara nasional atau masih di bawah target nasional sebesar 95 persen. Kepri berada di urutan 21 dari total 27 provinsi se-Indonesia yang sudah masuk vaksin polio putaran kedua.
Bisri juga merinci capaian PIN polio di tujuh kabupaten/kota se-Kepri secara berurutan, antara lain Kabupaten Bintan 83,6 persen, Kabupaten Anambas 82,3 persen, Kabupaten lingga 78,8 persen, Kota Tanjungpinang 74,4 persen, Kota Batam 72,5 persen, Kabupaten Karimun 72,2 persen, dan Kabupaten Natuna 71,4 persen. Capaian ini sejak dimulainya PIN polio putaran pertama tanggal 23 Juli 2024 hingga 13 Agustus 2024.
"Saat ini kita sudah masuk PIN polio putaran kedua, namun untuk putaran pertama tetap dibuka bagi anak-anak yang belum divaksin, karena putaran pertama dan kedua targetnya sama-sama 95 persen," ujar Bisri.
Bisri menyebut rendahnya capaian PIN polio putaran pertama dipicu orangtua menolak anaknya divaksin, karena merasa si anak sudah mendapatkan imunisasi polio rutin sejak usia satu sampai bulan.
Padahal imunisasi rutin yang diberikan untuk anak itu hanya tipe pertama dan ketiga, sedangkan tipe kedua sudah dicabut sejak Indonesia dapat sertifikat bebas polio dari organisasi kesehatan dunia atau WHO pada tahun 2014.
Sedangkan sejak awal 2022 sampai 2024, terdapat kejadian luar biasa (KLB) polio di tujuh provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Adapun kasus polio yang terjadi didominasi tipe kedua.
"Dengan demikian, otomatis Indonesia tidak lagi bebas polio karena sudah ada kasus baru. Makanya, WHO kemudian mencabut sertifikat itu dan merekomendasikan imunisasi massal polio tetes tipe dua," ungkap Bisri.
Baca juga: Dinkes libatkan Kemenag untuk menyosialisasikan PIN Polio di Batam
Selain itu, kata Bisri, faktor lain penyebab rendahnya capaian PIN polio di Kepri akibat minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya vaksin polio bagi anak-anak mereka.
"Masyarakat sepertinya kurang paham terkait informasi PIN polio," ucap Bisri.
Ia melanjutkan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi hak kesehatan anak, salah satunya bebas risiko penyakit polio yang berdampak buruk pada sistem saraf dan fisik anak.
Menurutnya polio dapat dicegah melalui imunisasi, karena kalau anak sudah terserang polio tak bisa disembuhkan.
"Imunisasi polio juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial, karena tak hanya memenuhi hak anak, tapi ikut bertanggung jawab membebaskan lingkungan dan negara dari polio," ujar Bisri.
Oleh karena itu, Bisri mengimbau orangtua yang belum mengikutsertakan anaknya pada PIN polio segera membawa anak-anaknya ke puskesmas maupun posyandu terdekat. Pihaknya juga melakukan edukasi dan sosialisasi masif tentang polio kepada warga.
Di samping itu, ia turut mengerahkan tim kesehatan di semua kabupaten/kota melakukan jemput bola ke rumah-rumah warga yang anaknya belum ikut imunisasi polio.
"PIN polio putaran kedua masih berlangsung sampai 23 Agustus 2024 dengan target capaian 95 persen, guna membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity sehingga terbebas polio," demikian Bisri.
Baca juga: Natuna komitmen sukseskan PIN polio