Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) yang merupakan bagian dari upaya transformasi layanan primer di bidang kesehatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid di Batam, Jumat, mengatakan ILP ini merupakan salah satu dari enam transformasi di bidang kesehatan yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

"Dengan ILP, kita ingin menguatkan upaya promotif dan preventif yang lebih komprehensif, sesuai dengan siklus hidup manusia,” ujar Jefridin.

Ia menjelaskan transformasi ini diwujudkan melalui peningkatan layanan kesehatan yang berfokus pada upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, termasuk deteksi dini, imunisasi, serta manajemen pelayanan kesehatan di puskesmas dan posyandu di seluruh Kota Batam.

Lebih lanjut, Jefridin menyampaikan sebelumnya seluruh puskesmas di Kota Batam telah melakukan sosialisasi ILP ke berbagai kelurahan dan kecamatan dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, organisasi profesi tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta mitra pembangunan kesehatan.

"Kegiatan ini juga bertujuan untuk menggalang dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan agar ILP dapat terwujud dengan baik," kata dia.

Menurutnya, sosialisasi ILP adalah bukti nyata bahwa Dinas Kesehatan (Dinkes) terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tuntutan untuk memperbaiki seluruh layanan kesehatan yang ada.

Jefridin juga menekankan pentingnya pemahaman yang baik tentang kesehatan di masyarakat.

“Kesehatan adalah urusan wajib yang diamanahkan oleh undang-Undang, dan kita harus memastikan bahwa layanan kesehatan ini terus berkembang dan bermanfaat bagi semua warga,” ujar dia.

Baca juga:
Polres Karimun mewajibkan personel pengamanan pilkada cek kesehatan

Tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Tanjungpinang tinggi

KPK panggil mantan pejabat Kemenkes soal kasus korupsi APD