Tanjungpinang (ANTARA) - Pemkot Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau mengoptimalisasikan koordinasi dan pemantauan kinerja (Kopaja) pada triwulan akhir 2024, guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan aparatur.
"Kinerja ASN dan organisasi perlu terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan pelayanan. Perlu dukungan dan komitmen dari setiap unsur pimpinan untuk menyukseskan program peningkatan kinerja ini,” kata Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat saat membuka sosialisasi implementasi optimalisasi kopaja di aula kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kamis.
Sebelumnya, Pemkot Tanjungpinang juga telah menerapkan pengukuran presensi kehadiran dan kinerja ASN berbasis aplikasi. Hal ini sebagai esensi dari tugas yang diemban oleh seluruh ASN adalah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Zulhidayat menyebutkan, melalui optimalisasi kopaja yang direncanakan juga akan mengintegrasikan berbagai aplikasi pengukuran capaian kinerja yang telah ada di sejumlah unit kerja di lingkungan Pemkot Tanjungpinang, sehingga dapat diketahui secara langsung tingkat pencapaian masing-masing target kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekda yang berkedudukan sebagai pembina satgas kopaja, juga mengharapkan dengan implementasi kopaja memiliki kemudahan dalam memantau kinerja jajaran OPD.
Optimalisasi kopaja sendiri merupakan produk proyek perubahan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Asisten III Setdako Tanjungpinang Augus Raja Unggul.
Proyek perubahan yang diajukan itu menjadi pilihan sebagai solusi atas kondisi eksisting yang umumnya terjadi di lingkungan pemerintahan, yaitu permasalahan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian dan orientasi organisasi kerja serta pegawai.
“Kita akan segera menerapkan optimalisasi kopaja sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemkot, sekaligus mengukur capaian kinerja OPD dan pegawai. Muaranya adalah peningkatan kualitas layanan publik,” ungkap Zulhidayat.
Sementara, Augus Raja Unggul menyampaikan kondisi eksisting pada pemerintah menyebabkan tidak optimalnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, tidak maksimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah, dan lebih jauh lagi dapat menyebabkan tidak terwujudnya sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
Karena itu, melalui instrumen yang tersedia dalam optimalisasi Kopaja diharapkan dapat memberi kemudahan bagi pimpinan daerah dan kepala OPD untuk melakukan mitigasi serta pengambilan kebijakan meningkatkan kinerja organisasi.
"Secara eksternal, kopaja juga memberikan laluan -jalur- kepada masyarakat untuk mengetahui progres kinerja pemkot,” ujar Augus.
Baca juga: Pemkot Tanjungpinang prioritaskan honorer dan THL untuk ikut seleksi PPPK
"Kinerja ASN dan organisasi perlu terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan pelayanan. Perlu dukungan dan komitmen dari setiap unsur pimpinan untuk menyukseskan program peningkatan kinerja ini,” kata Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat saat membuka sosialisasi implementasi optimalisasi kopaja di aula kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kamis.
Sebelumnya, Pemkot Tanjungpinang juga telah menerapkan pengukuran presensi kehadiran dan kinerja ASN berbasis aplikasi. Hal ini sebagai esensi dari tugas yang diemban oleh seluruh ASN adalah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Zulhidayat menyebutkan, melalui optimalisasi kopaja yang direncanakan juga akan mengintegrasikan berbagai aplikasi pengukuran capaian kinerja yang telah ada di sejumlah unit kerja di lingkungan Pemkot Tanjungpinang, sehingga dapat diketahui secara langsung tingkat pencapaian masing-masing target kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekda yang berkedudukan sebagai pembina satgas kopaja, juga mengharapkan dengan implementasi kopaja memiliki kemudahan dalam memantau kinerja jajaran OPD.
Optimalisasi kopaja sendiri merupakan produk proyek perubahan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Asisten III Setdako Tanjungpinang Augus Raja Unggul.
Proyek perubahan yang diajukan itu menjadi pilihan sebagai solusi atas kondisi eksisting yang umumnya terjadi di lingkungan pemerintahan, yaitu permasalahan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian dan orientasi organisasi kerja serta pegawai.
“Kita akan segera menerapkan optimalisasi kopaja sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemkot, sekaligus mengukur capaian kinerja OPD dan pegawai. Muaranya adalah peningkatan kualitas layanan publik,” ungkap Zulhidayat.
Sementara, Augus Raja Unggul menyampaikan kondisi eksisting pada pemerintah menyebabkan tidak optimalnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, tidak maksimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah, dan lebih jauh lagi dapat menyebabkan tidak terwujudnya sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
Karena itu, melalui instrumen yang tersedia dalam optimalisasi Kopaja diharapkan dapat memberi kemudahan bagi pimpinan daerah dan kepala OPD untuk melakukan mitigasi serta pengambilan kebijakan meningkatkan kinerja organisasi.
"Secara eksternal, kopaja juga memberikan laluan -jalur- kepada masyarakat untuk mengetahui progres kinerja pemkot,” ujar Augus.
Baca juga: Pemkot Tanjungpinang prioritaskan honorer dan THL untuk ikut seleksi PPPK