Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik dengan berbasis daring.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid di Batam, Jumat mengatakan tujuan dilakukannya SKM tersebut untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan serta sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan.
“Ini akan menjadi umpan balik secara berkala atas pencapaian kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemkot Batam kepada masyarakat,” kata Jefridin.
Ia menjelaskan hasil SKM merupakan salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI.
Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Online Survei Kepuasan Masyarakat, kata dia, merupakan wadah sosialisasi dan juga sarana untuk memantapkan komitmen peningkatan pelayanan publik di Kota Batam.
“Kami harapkan peserta bimtek memahami dengan baik demi tercapainya indeks kepuasan masyarakat yang optimal. Karena hal ini adalah metode baru dalam melakukan survei kepuasan masyarakat yang menghasilkan indeks kepuasan masyarakat,” kata dia.
Asisten Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Noviana Andrina menyampaikan kebijakan survei kepuasan masyarakat dituangkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Penyelenggaraan Publik.
Di dalam kebijakan tersebut, lanjutnya, SKM didefinisikan sebagai bentuk kerja sama antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat dalam rangka melakukan penilaian kinerja pelayanan, agar penyelenggara layanan dapat meningkatkan kualitas layanannya.
“Aplikasi SKM ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat atau pengguna layanan dalam memberikan umpan balik terhadap layanan yang telah diterima. Selain itu dari sisi penyelenggara layanan, aplikasi ini memudahkan dalam menjangkau pengguna layanan sebagai responden untuk mengisi SKM,” kata dia.
Melalui kegiatan ini ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat ikut serta secara optimal dalam implementasi aplikasi SKM secara daring di lingkup Pemkot Batam untuk perbaikan pelaksanaan survei.
Baca juga:
Pemkot Batam meningkatkan kapasitas Tim Tanggap Insiden Siber
Peresmian KEK Pariwisata Batam dapat dukungan positif dari asosiasi
Poltekkes kembangkan aplikasi ePoK pantau pertumbuhan balita
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid di Batam, Jumat mengatakan tujuan dilakukannya SKM tersebut untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan serta sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan.
“Ini akan menjadi umpan balik secara berkala atas pencapaian kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemkot Batam kepada masyarakat,” kata Jefridin.
Ia menjelaskan hasil SKM merupakan salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI.
Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Online Survei Kepuasan Masyarakat, kata dia, merupakan wadah sosialisasi dan juga sarana untuk memantapkan komitmen peningkatan pelayanan publik di Kota Batam.
“Kami harapkan peserta bimtek memahami dengan baik demi tercapainya indeks kepuasan masyarakat yang optimal. Karena hal ini adalah metode baru dalam melakukan survei kepuasan masyarakat yang menghasilkan indeks kepuasan masyarakat,” kata dia.
Asisten Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Noviana Andrina menyampaikan kebijakan survei kepuasan masyarakat dituangkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Penyelenggaraan Publik.
Di dalam kebijakan tersebut, lanjutnya, SKM didefinisikan sebagai bentuk kerja sama antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat dalam rangka melakukan penilaian kinerja pelayanan, agar penyelenggara layanan dapat meningkatkan kualitas layanannya.
“Aplikasi SKM ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat atau pengguna layanan dalam memberikan umpan balik terhadap layanan yang telah diterima. Selain itu dari sisi penyelenggara layanan, aplikasi ini memudahkan dalam menjangkau pengguna layanan sebagai responden untuk mengisi SKM,” kata dia.
Melalui kegiatan ini ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat ikut serta secara optimal dalam implementasi aplikasi SKM secara daring di lingkup Pemkot Batam untuk perbaikan pelaksanaan survei.
Baca juga:
Pemkot Batam meningkatkan kapasitas Tim Tanggap Insiden Siber
Peresmian KEK Pariwisata Batam dapat dukungan positif dari asosiasi
Poltekkes kembangkan aplikasi ePoK pantau pertumbuhan balita