Tanjungpinang (ANTARA) - Anggota KPU RI Parsadaan Harahap mengatakan pendistribusian logistik Pilkada 2024 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) harus mengutamakan daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).
Ia menyebut berdasarkan pengalaman distribusi logistik pemilu 2024 di beberapa daerah kepulauan di Indonesia, seperti Kepri memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya terkait kondisi cuaca ekstrem dan gelombang tinggi, khususnya yang terjadi di perairan pulau terluar Natuna dan Anambas.
"Makanya, perlu pendekatan khusus guna menjamin kelancaran proses distribusi logistik di daerah kepulauan, terutama di Kepri," ujar Parsadaan setelah memantau simulasi Pilkada 2024 di Pasar Gurindam (TPS 8), Kecamatan Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang, Kepri, Sabtu.
Ia juga menyarankan agar KPU Kepri melibatkan lembaga lainnya yang memiliki infrastruktur pendukung dalam rangka mendistribusikan logistik pilkada di wilayah 3T, misalnya bekerja sama dengan TNI AL, TNI AU hingga aparat kepolisian yang punya transportasi kapal laut maupun udara.
"KPU Kepri di lapangan perlu melibatkan lembaga-lembaga tersebut, termasuk dari segi pengamanan distribusi logistik itu sendiri," katanya pula.
Sementara, Ketua KPU Kepri Indrawan Susilo Prabowoadi menyampaikan bahwa saat ini posisi logistik untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sudah didistribusikan 100 persen di tujuh kabupaten/kota setempat.
Selanjutnya, akan dilakukan penyortiran dan pelipatan surat suara di masing-masing kabupaten/kota. Khusus surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri masih dalam perjalanan pengiriman menggunakan kapal laut dari Jawa Timur menuju ke Kepri yang ditargetkan tiba pada 29 Oktober 2024. Totalnya ada sekitar 1,6 juta surat suara.
"Kami targetkan awal November 2024 sudah didistribusikan ke tujuh kabupaten/kota di Kepri, terutama untuk daerah 3T yang menggunakan transportasi kapal laut," ujar Indrawan.
Ia menyebut berdasarkan pengalaman distribusi logistik pemilu 2024 di beberapa daerah kepulauan di Indonesia, seperti Kepri memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya terkait kondisi cuaca ekstrem dan gelombang tinggi, khususnya yang terjadi di perairan pulau terluar Natuna dan Anambas.
"Makanya, perlu pendekatan khusus guna menjamin kelancaran proses distribusi logistik di daerah kepulauan, terutama di Kepri," ujar Parsadaan setelah memantau simulasi Pilkada 2024 di Pasar Gurindam (TPS 8), Kecamatan Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang, Kepri, Sabtu.
Ia juga menyarankan agar KPU Kepri melibatkan lembaga lainnya yang memiliki infrastruktur pendukung dalam rangka mendistribusikan logistik pilkada di wilayah 3T, misalnya bekerja sama dengan TNI AL, TNI AU hingga aparat kepolisian yang punya transportasi kapal laut maupun udara.
"KPU Kepri di lapangan perlu melibatkan lembaga-lembaga tersebut, termasuk dari segi pengamanan distribusi logistik itu sendiri," katanya pula.
Sementara, Ketua KPU Kepri Indrawan Susilo Prabowoadi menyampaikan bahwa saat ini posisi logistik untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sudah didistribusikan 100 persen di tujuh kabupaten/kota setempat.
Selanjutnya, akan dilakukan penyortiran dan pelipatan surat suara di masing-masing kabupaten/kota. Khusus surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri masih dalam perjalanan pengiriman menggunakan kapal laut dari Jawa Timur menuju ke Kepri yang ditargetkan tiba pada 29 Oktober 2024. Totalnya ada sekitar 1,6 juta surat suara.
"Kami targetkan awal November 2024 sudah didistribusikan ke tujuh kabupaten/kota di Kepri, terutama untuk daerah 3T yang menggunakan transportasi kapal laut," ujar Indrawan.