Tanjungpinang (ANTARA) - Pengamat Politik Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Zamzami A Karim berharap pada acara debat publik pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri perlu menyinggung persoalan ekspor pasir laut dan masyarakat adat kampung tua.
"Banyak persoalan yang harus ditanyakan tim panelis kepada kedua paslon Gubernur-Wakil Gubernur Kepri, misalnya soal pasir laut dan masyarakat adat," kata Zamzami di Tanjungpinang, Kamis.
Ia mengatakan kebijakan pemerintah pusat membuka kran ekspor pasir tentu berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan kawasan maritim yang ekosistemnya harus dijaga. Apalagi kondisi geografis Kepri terdiri dari 96 persen wilayah lautan.
Selain itu juga, kata dia, persoalan kawasan masyarakat adat kampung tua seperti di Pulau Rempang, Batam, yang sebelumnya pernah terjadi konflik antara warga dan pemerintah terkait proyek Rempang Eco-City.
Menurut dia, masyarakat tentu ingin tahu bagaimana cara kedua paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri mengatasi masalah masyarakat adat kampung tua di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, seperti Batam.
"Melalui debat publik, masyarakat ingin melihat kejujuran kedua paslon dalam menangani persoalan ini," ujarnya.
Selain itu, Zamzami juga mengharapkan kedua paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dapat menunjukkan komitmen masing-masing paslon terhadap gagasan, visi-misi dan program yang akan dibawa ketika terpilih menjadi kepala daerah.
Kedua paslon diharapkan mampu memaparkan strategi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sebagaimana tema debat pilkada 2024 yakni, "Pembangunan Inklusif yang Berkelanjutan".
Ia mencontohkan bagaimana pembangunan di kawasan Natuna, Anambas, dan Lingga (NAL) yang basis ekonominya berbeda dengan kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK), termasuk Tanjungpinang.
Masyarakat di wilayah NAL lebih berbasis agraris dan perikanan, sementara masyarakat di kawasan BBK berbasis urban.
"Dalam debat kita ingin lihat bagaimana tiap-tiap paslon punya semangat membangun karena Kepri bukan hanya wilayah BBK, tapi ada wilayah NAL yang sampai sekarang masih belum menikmati pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, sebagaimana pertumbuhan di kawasan BBK," ujar Zamzami.
Oleh karena itu, Akademisi Stisipol Tanjungpinang itu pun menyarankan tim perumus debat publik tersebut agar dapat menyiapkan daftar pertanyaan yang menyentuh langsung kondisi masyarakat di Kepri.
Berkaca dari pengalaman debat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI di pemilu 2024, debat publik cukup berdampak pada arah pilihan masyarakat terhadap pasangan calon kepala daerah.
"Pada saat debat itulah, bisa dinilai apakah paslon paham terhadap tema dan visi-misi yang akan dibawa atau hanya sekedar hanya membaca buatan konsultan politik masing-masing," kata Zamzami.
Sementara, Ketua KPU Kepri Indrawan Susilo Prabowoadi menyampaikan debat publik pilkada 2024 untuk paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri digelar pada 2 November 2024 di salah satu hotel di Batam, mulai pukul 15.00 WIB sampai 17.30 WIB.
KPU telah menetapkan tujuh orang panelis untuk menggali program maupun visi-misi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dengan mengangkat tema debat Pilkada 2024, yakni "Pembangunan Inklusif yang Berkeadilan".
"Tema ini bertujuan melihat bagaimana kedua paslon melaksanakan program pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat Kepri, baik dari sisi pembangunan fisik maupun spiritual dan mental," ujar Indrawan.
Ia mengajak masyarakat bersama-sama menyaksikan debat Pilkada Kepri 2024 yang disiarkan secara langsung melalui televisi nasional Transtv, dengan harapan setelah debat publik itu masyarakat bisa menentukan arah pilihan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri untuk lima tahun mendatang.
"Banyak persoalan yang harus ditanyakan tim panelis kepada kedua paslon Gubernur-Wakil Gubernur Kepri, misalnya soal pasir laut dan masyarakat adat," kata Zamzami di Tanjungpinang, Kamis.
Ia mengatakan kebijakan pemerintah pusat membuka kran ekspor pasir tentu berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan kawasan maritim yang ekosistemnya harus dijaga. Apalagi kondisi geografis Kepri terdiri dari 96 persen wilayah lautan.
Selain itu juga, kata dia, persoalan kawasan masyarakat adat kampung tua seperti di Pulau Rempang, Batam, yang sebelumnya pernah terjadi konflik antara warga dan pemerintah terkait proyek Rempang Eco-City.
Menurut dia, masyarakat tentu ingin tahu bagaimana cara kedua paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri mengatasi masalah masyarakat adat kampung tua di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, seperti Batam.
"Melalui debat publik, masyarakat ingin melihat kejujuran kedua paslon dalam menangani persoalan ini," ujarnya.
Selain itu, Zamzami juga mengharapkan kedua paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dapat menunjukkan komitmen masing-masing paslon terhadap gagasan, visi-misi dan program yang akan dibawa ketika terpilih menjadi kepala daerah.
Kedua paslon diharapkan mampu memaparkan strategi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sebagaimana tema debat pilkada 2024 yakni, "Pembangunan Inklusif yang Berkelanjutan".
Ia mencontohkan bagaimana pembangunan di kawasan Natuna, Anambas, dan Lingga (NAL) yang basis ekonominya berbeda dengan kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK), termasuk Tanjungpinang.
Masyarakat di wilayah NAL lebih berbasis agraris dan perikanan, sementara masyarakat di kawasan BBK berbasis urban.
"Dalam debat kita ingin lihat bagaimana tiap-tiap paslon punya semangat membangun karena Kepri bukan hanya wilayah BBK, tapi ada wilayah NAL yang sampai sekarang masih belum menikmati pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, sebagaimana pertumbuhan di kawasan BBK," ujar Zamzami.
Oleh karena itu, Akademisi Stisipol Tanjungpinang itu pun menyarankan tim perumus debat publik tersebut agar dapat menyiapkan daftar pertanyaan yang menyentuh langsung kondisi masyarakat di Kepri.
Berkaca dari pengalaman debat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI di pemilu 2024, debat publik cukup berdampak pada arah pilihan masyarakat terhadap pasangan calon kepala daerah.
"Pada saat debat itulah, bisa dinilai apakah paslon paham terhadap tema dan visi-misi yang akan dibawa atau hanya sekedar hanya membaca buatan konsultan politik masing-masing," kata Zamzami.
Sementara, Ketua KPU Kepri Indrawan Susilo Prabowoadi menyampaikan debat publik pilkada 2024 untuk paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri digelar pada 2 November 2024 di salah satu hotel di Batam, mulai pukul 15.00 WIB sampai 17.30 WIB.
KPU telah menetapkan tujuh orang panelis untuk menggali program maupun visi-misi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dengan mengangkat tema debat Pilkada 2024, yakni "Pembangunan Inklusif yang Berkeadilan".
"Tema ini bertujuan melihat bagaimana kedua paslon melaksanakan program pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat Kepri, baik dari sisi pembangunan fisik maupun spiritual dan mental," ujar Indrawan.
Ia mengajak masyarakat bersama-sama menyaksikan debat Pilkada Kepri 2024 yang disiarkan secara langsung melalui televisi nasional Transtv, dengan harapan setelah debat publik itu masyarakat bisa menentukan arah pilihan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri untuk lima tahun mendatang.