Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk menghilangkan sistem zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Hal itu diungkapkan Gibran saat memberikan sambutan dalam acara Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah di Jakarta, Kamis.
"Kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘pak ini zonasi harus dihilangkan'," ujar Gibran.
Dia menekankan pendidikan adalah kunci generasi emas dan Indonesia Emas 2045, oleh karena itu penting untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses pendidikan.
Gibran juga menyampaikan pentingnya mengajarkan anak-anak muda pelajaran coding, programming, hingga digital marketing.
"Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain," ujarnya.
Baca juga: BMKG prakirakan cuaca Kepri hari ini masih berawan tebal
Di sisi lain pada kesempatan itu Gibran juga mengajak anak-anak muda bergotong-royong dan bekerja keras di tengah adanya bonus demografi saat ini.
"Kesempatan tidak datang dua kali. Ini adalah kesempatan kita, panggung kita, dan kita benar-benar menjadi ujung tombak menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya tidak akan tergesa-gesa untuk memutuskan terkait keberlanjutan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi pada masa Pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Menurut Mu'ti, persoalan PPDB Zonasi serta penerimaan guru PPPK merupakan wilayah strategis dalam memastikan pemenuhan layanan pendidikan yang bermutu, sehingga pihaknya perlu memiliki informasi yang komprehensif, sebelum akhirnya mengambil kebijakan terkait hal tersebut.
“Ya soal PPDB zonasi, nanti kami akan ambil keputusan soal itu, sesuai pesannya Pak Presiden Prabowo, ojo kesusu. Bahasa Indonesia-nya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, kami dengarkan semuanya dulu, kami kaji dengan saksama, mudah-mudahan nanti kami bisa ambil kebijakan terbaik,” kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti di sela kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta pada Senin (11/11).
Baca juga: Kemenag Kepri seleksi petugas penyelenggara ibadah haji 2025
Ia menambahkan pada prinsipnya kebijakan sistem PPDB Zonasi memiliki spirit dan filosofi yang baik, yakni memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan layanan pendidikan bermutu yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka.
Di samping itu sistem PPDB tersebut juga memungkinkan adanya integrasi dan peleburan kelas sosial antar-peserta didik di tiap lingkungan sekolah, sehingga berupaya menghapuskan labelisasi sekolah favorit terhadap sekolah-sekolah tertentu.
Namun begitu Mu'ti pun tidak dapat memungkiri bahwa ketidakmerataan distribusi guru serta bangunan sekolah yang baik masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan PPDB jalur zonasi, sehingga perlu adanya evaluasi mendalam terkait keberlanjutannya.
Baca juga:
Pemkot Batam imbau nelayan bawa tanda identitas saat melaut
RSBP Batam tingkatkan inovasi dengan 3 pelayanan baru
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wapres minta sistem zonasi sekolah dihilangkan