Batam (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), memastikan bahwa logistik pilkada telah tiba di gudang-gudang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Senin, dan proses pendistribusian berjalan lancar termasuk ke pulau-pulau penyangga.
"Seluruh logistik Pilkada, termasuk kotak suara dan surat suara, sudah sampai di gudang PPK pada hari ini. Proses distribusi berjalan lancar sesuai rencana," ujar Ketua KPU Karimun Mardanus.
Proses distribusi dilakukan menggunakan dua jenis moda transportasi, yakni kapal dan truk, untuk menjangkau semua kecamatan dengan total 426 tempat pemungutan suara (TPS).
Baca juga: XL Axiata pastikan konektivitas lancar sukseskan Pilkada 2024
Distribusi logistik ini dilakukan melalui tiga jalur utama, yang pertama dengan menggunakan Kapal Rahmat Indah I untuk mengirimkan logistik ke pulau-pulau penyangga di Kecamatan Selat Gelam, Buru, Moro, dan Sugi Besar, yang mencakup 68 TPS.
Kedua dengan menggunakan Kapal Trisindo 32 yang menuju ke Kecamatan Belat, Kundur Utara, Ungar, Kundur, dan Durai, dengan total 142 TPS.
Dan terakhir, menggunakan armada truk atau lori untuk wilayah daratan seperti Kecamatan Karimun, Tebing, Meral, dan Meral Barat, yang mencakup 216 TPS.
Setelah logistik tiba di gudang PPK, tahap berikutnya adalah mendistribusikannya ke desa atau kelurahan hingga tingkat TPS.
Baca juga: KPU pantau distribusi logistik di Kepri melalui Silog
"Distribusi dari gudang PPK ke tingkat kelurahan atau desa dijadwalkan paling lambat tanggal 26 sore. Kami pastikan logistik tiba di TPS tepat waktu dan agar tidak menginap terlalu lama," tambah Mardanus.
KPU Karimun juga telah mengoordinasikan distribusi logistik dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan aparat keamanan, untuk memastikan keamanan dan ketepatan waktu distribusi hingga hari pemungutan suara pada 27 November 2024.
“Proses ini melibatkan kerja sama banyak pihak, terutama ke daerah-daerah terpencil yang membutuhkan perhatian khusus,” tutupnya.
Baca juga:
KPU Tanjungpinang berhentikan ketua KPPS karena langgar netralitas pilkada
KPK sebut Gubernur Bengkulu gunakan uang korupsi untuk tim sukses pilkada