Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) berharap kebijakan efisiensi anggaran belanja APBN maupun APBD tidak mengganggu program-program prioritas yang sudah direncanakan pada tahun 2025.
Sekdaprov Kepri Adi Prihantara menyampaikan, ada beberapa kegiatan prioritas yang sudah ada tahun-tahun sebelumnya dan dilanjutkan pada tahun ini, misalnya pembangunan rumah tak layak huni (RTLH), kemudian pinjaman modal UMKM dengan bunga nol persen, lalu bantuan seragam sekolah dan SPP gratis, termasuk dukungan anggaran untuk program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis (MBG).
"Kecuali kegiatan pembangunan yang didanai dana alokasi khusus (DAK) pusat, ada beberapa yang terpaksa ditunda seiring turunnya dana transfer pusat ke daerah (TKD) pada tahun ini," kata Sekda Adi di Tanjungpinang, Rabu.
Sekda juga berkomitmen Pemprov Kepri akan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Seperti kata petuah lama. Besar cukup, kecil pun bisa dibuat," ucap Adi.
Dikatakannya Pemprov Kepri sangat mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan langkah-langkah efisiensi APBN maupun APBD sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 1 Tahun 2025, seperti pengurangan biaya perjalanan dinas ASN sebesar 50 persen.
Baca juga: Disnaker Batam sosialisasikan aplikasi Simnaker kepada ratusan perusahaan
Sekda Adi menyebut saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri saat ini tengah bekerja menyisir pemotongan anggaran perjalanan dinas di tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD) sebagaimana amanat dalam Inpres tersebut.
Ia belum bisa memerinci jumlah total efisiensi anggaran dari pemotongan perjalanan dinas ASN, karena tengah dihitung oleh TAPD.
"Nominalnya belum tahu berapa, tim masih menghitung," ujar Adi.
Selain biaya perjalanan dinas, lanjut dia, beberapa item kegiatan lainnya juga terkena efisiensi anggaran sebesar 50 persen, mulai dari konsumsi makan dan minum, rapat-rapat di hotel, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK).
Menurutnya efisiensi yang dilakukan itu bertujuan menghemat anggaran (APBD) terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak terlalu urgen, sehingga bisa dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Intinya kita mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden RI terkait efisiensi anggaran ini," demikian Sekda.