Batam (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan kebijakan efisiensi anggaran belanja APBN maupun APBD tidak mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.
“(Pelayanan publik) Tidak boleh terganggu. Tidak harus khawatir. Kita yang menyelenggarakan, kita yang harus siapkan semua itu. Di semua lini pemerintah,” kata Sekdaprov Kepri Adi Prihantara di Batam, Kamis.
Ia mengatakan, efisiensi anggaran itu lebih fokus anggaran perjalanan dinas, belanja pegawai, serta mengurangi jumlah kegiatan.
“Contoh perjalanan dinas wajib 50 persen, artinya kalau tidak perjalanan dinas ya tetap bisa. Rapat dengan zoom meeting gunakan teknologi,” kata dia.
Dalam mendukung efisiensi anggaran, pihaknya juga mengimbau kepada OPD untuk melakukan penghematan terhadap penggunaan air, listrik, belanja ATK, hingga konsumsi.
“Ya itu bagian dari biaya pendukung, bukan sasaran utama yang masih bisa dikurangi kenapa harus dilebihkan,” dia.
Ia menyampaikan, Pemprov Kepri telah merasionalisasikan anggaran belanja daerah Rp252 miliar, terkait efisiensi anggaran.
Dengan begitu, ia berharap, kebijakan efisiensi anggaran belanja APBN maupun APBD tidak mengganggu program-program prioritas yang sudah direncanakan pada 2025.
Sebelumnya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengakui bahwa rasionalisasi anggaran itu berdampak pada penundaan hingga penghapusan sejumlah program yang telah disusun di dalam APBD 2025.
Bahkan beberapa proyek pembangunan fisik yang dibiayai dana alokasi khusus (DAK) APBN juga banyak yang ditunda imbas pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).
"Proyek-proyek DAK yang tengah dilelang terpaksa ditunda dulu. Kalau sudah melalui proses lelang, diminta jangan dulu menetapkan pemenangnya," ujar Ansar.
Selain itu, Ansar turut menginstruksikan tiap-tiap dinas atau OPD supaya berhemat dengan tidak melakukan pemborosan APBD, misalnya penghematan pemakaian listrik, alat tulis kantor (ATK), termasuk biaya perawatan gedung.
Ia tidak menampik jika efisiensi anggaran itu sedikit banyak berpengaruh pada sejumlah sektor ekonomi, karena belanja pemerintah masih menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.