Istanbul (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, pada Jumat menyatakan, menolak rencana yang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka, tetapi akan lebih menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan gencatan senjata permanen di Gaza,
"Kami menolak rencana apa pun yang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka," kata Fidan setelah pertemuan Kelompok Kontak Gaza di kota Antalya, Turki selatan, dengan tajuk "Solusi Dua Negara dan Perdamaian Abadi di Timur Tengah."
Kemudian pada hari itu, pertemuan dilanjutkan dalam "format yang diperluas" dengan partisipasi negara-negara tambahan, kata Fidan.
Fidan mengatakan, diskusi tersebut melibatkan menteri luar negeri dari Palestina, Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, Bahrain dan Indonesia, serta sekretaris jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab.
Perwakilan dari Uni Emirat Arab, China, Rusia, Irlandia, Spanyol, Norwegia, Slovenia, Nigeria dan Uni Eropa juga ikut serta.
Pertemuan hari ini difokuskan pada situasi kemanusiaan di Gaza, upaya untuk menegakkan kembali gencatan senjata, dan perkembangan di wilayah pendudukan, kata Fidan.
Dia menekankan, kekhawatiran atas meningkatnya agresi Israel dan diskusi tentang langkah-langkah potensial yang dapat diambil oleh masyarakat internasional untuk mencapai perdamaian abadi dan solusi dua negara.
"Gencatan senjata abadi harus ditetapkan sesegera mungkin. Kami mendukung inisiatif gencatan senjata yang dipimpin oleh Qatar, Mesir dan AS," tambahnya.
"Kami mendukung rencana rekonstruksi Gaza yang telah disetujui oleh Liga Arab. Kami mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," kata Fidan.
"Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan dukungan yang memungkinkan untuk mencapai perdamaian," tambahnya.
Menteri Luar Negeri Turki itu mengatakan, penindasan yang dihadapi oleh Palestina juga merusak hukum internasional dan nilai-nilai universal.
"Sikap agresif Israel menyebabkan ketidakstabilan di tingkat regional dan pelanggaran hukum di skala global. Namun, kekerasan yang telah dilakukan Israel terhadap warga Palestina selama 80 tahun terakhir telah gagal," kata Fidan.
"Warga Palestina tidak meninggalkan tanah air mereka. Mereka tidak menyerah pada perjuangan mereka. Kami yakin bahwa warga Palestina suatu hari nanti akan hidup dalam kedamaian dan keamanan di bawah atap negara mereka sendiri," tambahnya.
Sumber: Anadolu
Arab Saudi....Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, Jumat, mengatakan bahwa Arab Saudi dengan tegas menolak segala upaya untuk merelokasi paksa warga Palestina dari Jalur Gaza, terlepas apa pun dalihnya.
"Kami dengan tegas menolak pemindahan warga Palestina dari Gaza dengan slogan apa pun," kata Pangeran Faisal dalam konferensi pers setelah pertemuan Kelompok Kontak Gaza yang diadakan di sela-sela Forum Diplomasi Antalya di Turki.
Dia juga mengutuk pembingkaian rencana tersebut sebagai "migrasi sukarela," dan menekankan bahwa terminologi seperti itu tidak dapat diterima dalam kondisi saat ini.
"Pembicaraan tentang migrasi sukarela tidak dapat diterima ketika warga Palestina kehilangan kebutuhan hidup yang paling mendasar," katanya.
Presiden AS Donald Trump telah mengusulkan pemindahan 2,1 juta warga Palestina dari Gaza dan mengubah daerah kantong itu menjadi "Riviera".
Menteri Saudi itu menyerukan "gencatan senjata segera di Gaza dan menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke daerah kantong yang terkepung itu."
Tentara Israel kembali menyerang Gaza pada 18 Maret, yang menghancurkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan pada 19 Januari.
Lebih dari 50.800 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Kampanye militer Israel telah menghancurkan daerah kantong itu dan membuatnya hampir tidak dapat dihuni.
November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perangnya di daerah kantong itu.
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Turki tolak semua rencana yang paksa warga Palestina tinggalkan Gaza