Jeddah (ANTARA) - Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengutuk keras kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Mike Johnson, yang memimpin delegasi Kongres, ke koloni ilegal Israel, Ariel, di Tepi Barat yang diduduki.
OKI menganggap kunjungan AS tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang menegaskan bahwa permukiman kolonial Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Al-Quds Timur, adalah ilegal.
OKI juga menyerukan semua negara untuk membedakan antara wilayah Negara Palestina yang diduduki dan wilayah Israel.
OKI menekankan bahwa kunjungan AS dapat mendorong sekaligus melanjutkan kejahatan permukiman dan terorisme terorganisir oleh pemukim Israel terhadap rakyat Palestina.
OKI mendesak komunitas internasional, yang dipimpin AS, untuk memenuhi kewajiban politik dan hukum mereka untuk menekan Israel, sebagai kekuatan pendudukan, agar menghentikan semua kebijakan permukiman, terorisme oleh pemukim dan juga kejahatan sehari-hari.
Selain itu, Zionis Israel juga didesak untuk mematuhi hukum internasional dan resolusi PBB yang terkait.
Sumber: WAFA
Hamas sebut niat Israel kuasai Gaza adalah kejahatan perang Internasional...
Kairo (ANTARA) - Rencana Israel untuk menguasai sepenuhnya Kota Gaza merupakan sebuah bentuk kejahatan perang baru, kata kelompok perjuangan Palestina, Hamas, pada Jumat.
Sebelumnya pada hari yang sama, otoritas Israel mengatakan bahwa kabinet keamanan telah menyetujui usulan kepala otoritas Benjamin Netanyahu untuk mengalahkan Hamas dan kini tentara Israel bersiap untuk menguasai Kota Gaza.
"Persetujuan kabinet Zionis (Israel) atas rencana untuk menduduki Kota Gaza dan mengevakuasi penduduknya merupakan kejahatan perang baru, yang direncanakan tentara penjajah terhadap kota tersebut dan sekitar satu juta penduduknya," kata Hamas.
Sebelumnya pada Kamis (7/8), Netanyahu mengatakan Israel bermaksud untuk melanjutkan perampasan penuh atas seluruh Gaza, dengan berdalih bahwa tujuannya adalah untuk melenyapkan Hamas dan memastikan keamanan serta makanan bagi warga sipil di wilayah kantong Palestina yang dilanda konflik tersebut.
Pada saat yang sama, Israel tidak berencana untuk mempertahankan kendali atas seluruh Jalur Gaza, tujuannya hanyalah untuk membangun "perimeter keamanan," kata Netanyahu.
Israel akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di luar zona perang, kata kabinet Netanyahu, menambahkan bahwa lima syarat harus dipenuhi sebagai imbalan untuk mengakhiri konflik dengan Hamas.
Adapun kelimanya adalah pelucutan senjata Hamas, pengembalian seluruh 50 sandera Israel, demiliterisasi Jalur Gaza, kendali penuh Israel atas keamanan di Jalur Gaza, dan pembentukan pemerintahan alternatif ketiga yang bukan Hamas atau Otoritas Palestina (PA).
Pewarta : Asri Mayang Sari
Editor : Nadilla
Copyright © ANTARA 2026
