Natuna (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memberikan bantuan sekitar 8.000 ekor bibit ikan kerapu kepada tiga kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Natuna.
“Bantuan ini kami berikan kepada pembudidaya yang tergabung dalam kelompok dan telah memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA),” ucap Kepala DKP Kepri, Said Sudrajat di Natuna, Senin.
Dikatakannya, bantuan bibit ikan kerapu telah diawali dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad pada Ahad (10/8) di Gedung Sri Serindit, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Selanjutnya DKP yang langsung menyerahkan kepada kelompok pembudidaya ikan.
Selain bibit ikan, ia menyampaikan Pemprov Kepri juga telah merancang program pengadaan alat tangkap ikan. Realisasinya akan dilakukan jika anggaran sudah tersedia.
“Regulasi sudah siap. Begitu anggaran tersedia, program akan langsung dijalankan,” ujar dia.
Said menambahkan, ikan kerapu hidup hasil budidaya di Natuna selama ini banyak diekspor ke luar negeri, begitu juga dengan ikan kerapu hasil budidaya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun saat ini, ekspor terhenti karena negara tujuan yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT) belum membuka akses masuk.
“Belum ada informasi resmi terkait alasan negara tujuan belum membuka keran ekspor,” ujar dia.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemprov Kepri aktif melakukan berbagai upaya diplomasi. Salah satunya adalah melalui pertemuan Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, dengan Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, yang berlangsung pada Juli 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur meminta dukungan Kemenlu untuk mengkomunikasikan masalah ini dengan pemerintah RRT, yang merupakan salah satu pasar utama ekspor ikan kerapu dari Natuna dan Kepulauan Anambas.
“Kemenlu akan menyampaikan persoalan ini melalui Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Beijing. Pendekatan ini dinilai akan lebih efektif dibandingkan jika kami melakukannya sendiri,” ujar dia.