Batam (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendukung perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan skema pinjaman modal berbunga nol persen berkat mendapat subsidi dari pemerintah daerah.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan program pembiayaan berbunga nol yang sudah berjalan sejak 2021.
"Program ini memungkinkan pelaku UMKM mengakses pembiayaan hingga Rp40 juta tanpa dikenakan margin, karena bunga ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov," kata Ansar Ahmad saat dikonfirmasi di Batam, Kepri, Jumat.
Awalnya, plafon pembiayaan maksimal hanya Rp20 juta sebelum ditingkatkan pada 2024.
Baca juga: BI Kepri soroti potensi UMKM yang angkat budaya Melayu jadi daya tarik
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Riki Rionaldi menjelaskan bahwa hingga Desember 2024, sudah ada 2.000 penerima manfaat program subsidi bunga persen bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah, tanpa adanya kasus kredit bermasalah.
“Kami menjalankan program ini dengan seleksi ketat dan proses BI-Checking. Selain itu, juga dibantu dengan pendampingan, sertifikasi halal dan pelatihan,” kata Riki.
Selain pembiayaan, Pemprov Kepri juga memfasilitasi peningkatan kualitas kemasan dan ketahanan produk.
Salah satunya melalui program sterilisasi produk UMKM dengan dukungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Kami ingin produk UMKM, terutama makanan, memiliki daya tahan lebih lama dan layak masuk ke pasar luar negeri seperti Johor dan Singapura," ujar Gubernur Ansar.
Baca juga: Polda Kepri selamatkan 189 korban TPPO selama Januari -Agustus 2025
Untuk itu, Pemprov Kepri menyediakan alat sterilisasi bakteri senilai Rp1,6 miliar guna meningkatkan kualitas dan daya saing produk.
Ansar menambahkan, sektor makanan masih mendominasi UMKM Kepri, namun tren fesyen juga mulai berkembang pesat, terutama melalui pameran produk ekonomi syariah seperti Kepulauan Riau Ramadhan Fair (KURMA) yang bekerja sama dengan Bank Indonesia.
Terkait sektor makanan, Riki juga mengatakan Pemprov Kepri sedang menyusun peraturan gubernur terkait hilirisasi produk berbasis hasil kekayaan laut untuk mengembangkan potensi UMKM bergerak di bidang makanan olahan hasil laut.
“Ini baru menjadi konsep yang memperhatikan produk hasil laut yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti produk dari gonggong, atau teripang yang lengkap dengan sertifikasi halal,” katanya.
Baca juga:
PLN Batam beri diskon biaya tambah daya 80 persen sambut HUT ke-80 RI
Kejari Bintan tetapkan empat tersangka dugaan korupsi PNBP Rp1,7 miliar