Natuna (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, menyebutkan aksi damai yang dilakukan mahasiswa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna pada Kamis pagi, berlangsung kondusif dan tertib.
Kapolres Natuna AKBP Novyan Aries Efendie di Natuna, Kamis, mengatakan aksi berlangsung di depan dan dalam kantor DPRD Natuna yang berlokasi di Kecamatan Bunguran Timur.
Dalam aksi, para mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi terkait masalah terhadap pembangunan daerah serta isu sosial yang sedang berkembang di tingkat nasional dan meminta DPRD untuk menyelesaikannya.
"Selama kegiatan, situasi berjalan aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Hal ini menjadi bukti bahwa sinergi antara mahasiswa, DPRD, dan aparat keamanan dapat terus dibangun demi terciptanya iklim yang harmonis serta kondusif di Kabupaten Natuna," ucap dia.
Menurut dia, usai menyampaikan aksi di luar gedung, para mahasiswa yang diperkirakan lebih atas 20 orang kemudian diajak berdiskusi di ruang pertemuan DPRD untuk membahas lebih rinci tuntutan yang mereka sampaikan.
Dalam aksi itu Polres Natuna mengerahkan sebanyak 60 personel guna mengawal jalannya aksi agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan atau membahayakan pihak manapun.
“Personel kami hadir untuk menjaga situasi agar tetap kondusif, sehingga mahasiswa dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik dan DPRD bisa menerima dengan baik,” ujar dia..
Sementara itu, Formature Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Natuna, Fergiawan, mengatakan ada 12 tuntutan yang mereka ajukan kepada DPRD Natuna.
Tuntutan itu antara lain mempercepat serapan anggaran pembangunan, membuka akses ekspor hasil tangkapan laut langsung dari Natuna, serta mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pengurusan legalitas izin pertambangan rakyat (Galian C) serta penutupan pertambangan mineral bukan logam (pasir kuarsa/silika) yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang beroperasi di wilayah setempat.
Mahasiswa juga meminta pemerintah menciptakan kebijakan yang pro rakyat, mengadili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan sesuai hukum yang berlaku, serta menanggung kehidupan keluarganya sebagai bentuk tanggung jawab negara.
Tuntutan lainnya meliputi penghentian tindakan represif terhadap gerakan rakyat, pembebasan aksi massa yang ditangkap pada 25-31 Agustus 2025, pembatalan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat, pemecatan anggota DPR yang dianggap tidak kredibel, serta peningkatan kesejahteraan guru sebagai pahlawan yang mencerdaskan bangsa.
"Apa yang hari ini kami sampaikan adalah real data di lapangan, untuk itu kami minta kepada bapak dewan yang terhormat agar dengan segera melakukan aksi nyata dan memperjuangkan tuntutan kami hari ini agar Natuna menjadi lebih lagi," ucap dia.
Ketua DPRD Natuna Rusdi mengatakan pihaknya menghormati aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa.
Ia menyebut akan menindaklanjuti apa yang disampaikan kepada bupati Natuna.
“Kami menerima semua tuntutan ini. DPRD akan menyurati Bupati agar percepatan penyerapan anggaran segera dilakukan. Kami juga berkomitmen memperjuangkan seluruh aspirasi mahasiswa dan masyarakat Natuna,” ucap dia.