Batam (ANTARA) - DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau menerima penyampaikan dan penjelasan Wali Kota Batam atas ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026, dalam rapat paripurna, Senin (8/9).
Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin memimpin rapat paripurna tersebut, turut didampingi Wakil Ketua I Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto.
“Setelah penyampaian dan penjelasan ranperda ini, maka selanjutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi partai DPRD terhadap ranperda tentang APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 yang telah dijadwalkan pada hari Rabu (10/9) pukul 14.00 WIB,” ujar Kamal.
Dengan begitu, ia meminta kepada fraksi-fraksi untuk mempersiapkan dan menyampaikan pandangan umumnya.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan. secara umum rencana pendapatan dan belanja dalam APBD tahun anggaran 2026, di antaranya penerimaan pendapatan dan pembiayaan APBD Kota Batam ditargetkan sebesar Rp4,7 triliun, sedangkan pendapatan daerah Kota Batam ditargetkan sebesar Rp4,6 triliun.
Baca juga: Pemko Batam bekali 64 KPM dengan ilmu usaha dan keuangan
"Adapun rencana pendapatan daerah secara rinci yaitu, pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp2,5 triliun, terdiri dari pajak daerah sebesar Rp2 triliun, retribusi daerah sebesar Rp305 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp11 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp166 miliar,” kata dia.
Lebih lanjut, ia menambahkan untuk penerimaan pendapatan transfer sebesar Rp2 triliun, pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp1,7 triliun, serta pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp310 miliar.
Kemudian belanja daerah pada Ranperda APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp4,7 triliun, serta penerimaan pembiayaan dalam Ranperda APBD direncanakan sebesar Rp115 miliar.
“Adapun prioritas pembangunan yang dituangkan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2026 yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, pembangunan infrastruktur perkotaan yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, dan mendorong peningkatan daya saing daerah,” kata Amsakar.
Baca juga: Meracik parfum menjadi media healing warga Batam