Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan kepada Biro Pers Sekretariat Presiden untuk mencari jalan keluar terkait keputusan mencabut kartu identitas pers untuk peliputan di Istana milik jurnalis CNN Indonesia pada Sabtu (27/9).
Pernyataan Pras, sapaan akrabnya, itu berkaitan dengan pencabutan kartu identitas pers milik jurnalis CNN Indonesia bernama Diana Valencia, yang diduga mengajukan pertanyaan di luar konteks saat Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan kenegaraan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (27/9).
“Ya kita cari jalan keluar terbaik lah. Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasi dan cari jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” kata Pras usai menghadiri rapat dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, Ahad malam.
Pras menjelaskan bahwa pihaknya bersama Biro Pers Sekretariat Presiden akan membangun komunikasi dan mencari jalan keluar terbaik dengan pihak CNN Indonesia.
Rencananya, pertemuan antara pihak Biro Pers dan CNN Indonesia akan berlangsung pada Senin (29/9) mendatang.
Saat ditanya lebih lanjut terkait adakah atensi dari Presiden Prabowo, Pras menekankan bahwa kejadian tersebut cukup diketahui olehnya.
Dalam kesempatan sebelumnya secara terpisah, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, dalam pernyataan perusahaan di Jakarta hari ini mengonfirmasi terjadinya pencabutan kartu identitas pers Istana atas nama jurnalis Diana Valencia.
Menurut Titin, kejadian berlangsung pada Sabtu (27/9) sekitar pukul 19.15 WIB, ketika seorang petugas Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mengambil langsung ID pers tersebut di kantor CNN Indonesia.
Titin menyatakan pihaknya terkejut atas tindakan tersebut dan mempertanyakan dasar pencabutan ID pers tanpa penjelasan resmi.
CNN Indonesia telah mengirimkan surat kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta klarifikasi atas keputusan itu. “Kami tentu mempertanyakan alasan pencabutan ID Pers tersebut,” ujarnya dalam keterangan itu.
Ia menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukan Diana Valencia kepada Presiden Prabowo terkait program MBG bersifat kontekstual dan menjadi perhatian publik.
CNN Indonesia pun dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan BPMI pada Senin (29/9) pagi untuk menindaklanjuti surat permintaan klarifikasi tersebut.
Baca selanjutnya
PWI prihatin...
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyatakan prihatin atas pencabutan kartu liputan istana terhadap wartawan CNN Indonesia usai bertanya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (27/9).
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers dan bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sedangkan Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” jelas Munir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Selain itu, PWI mengingatkan, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur bahwa setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dikenai pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.
Menurut Munir, pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia dengan alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan karena menghalangi tugas jurnalistik serta membatasi hak publik untuk memperoleh informasi.
Dia pun mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden untuk segera memberikan klarifikasi resmi serta membuka ruang dialog dengan insan pers.
“Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” demikian Munir.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mensesneg minta Biro Pers cari jalan keluar soal pencabutan ID liputan