Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Kanwil Kemenkum Kepri Edison Manik memaparkan capaian dan program strategis kepada Komisi XIII DPR melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka kunjungan kerja reses Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kota Batam.
Dalam paparannya, Edison Manik menyampaikan capaian kinerja semester I tahun 2025, termasuk realisasi anggaran yang berjalan optimal meskipun terdapat kebijakan efisiensi.
Ia menegaskan komitmen Kanwil dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang hingga kini telah terwujud dengan terbentuknya 281 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) atau 67,06 persen dari total desa/kelurahan di Provinsi Kepri.
"Kanwil Kemenkum Kepri juga melaksanakan penyuluhan hukum, sosialisasi layanan hukum yang transparan, pengawasan notaris melalui Majelis Pengawas Notaris, serta sosialisasi pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI)," katanya di depan pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR di Batam, Jumat (3/10).
Sementara dalam lingkup penegakan hukum, kata dia, Kanwil berperan aktif dalam Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, serta membentuk tim verifikasi kewarganegaraan bersama instansi terkait seperti Disdukcapil, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pajak, dan Polres Tanjungpinang.
Sementara, kegiatan RDP dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dan dihadiri Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira dan Dewi Asmara serta sejumlah anggota dari berbagai fraksi.
Wilky menyampaikan apresiasi atas kesiapan seluruh jajaran di daerah serta menekankan pentingnya koordinasi pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan Hukum dan HAM di Kepri.
Komisi XIII DPR RI secara khusus turut mengapresiasi atas capaian dan dedikasi jajaran Kemenkum di wilayah Kepri, serta menegaskan dukungan dalam bentuk penguatan kebijakan, anggaran, dan sumber daya manusia.
Melalui dialog terbuka, forum ini menjadi sarana penting bagi DPR untuk mendapatkan masukan faktual dari lapangan, sekaligus memperkuat peran Kanwil Kemenkum Kepri sebagai ujung tombak pelayanan hukum dan HAM di daerah.
"Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara DPR RI dan Kanwil Kemenkum Kepri semakin kokoh, sehingga pelayanan hukum dapat berjalan lebih efektif, merata, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di wilayah strategis dan perbatasan Kepri," kata Willy.