Natuna, Kepri (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna Provinsi Kepulauan Riau memanfaatkan program tol laut untuk menekan disparitas harga barang di wilayah perbatasan tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkopum) Kabupaten Natuna, Marwan Sjah Putra di Natuna, Sabtu, mengatakan Natuna merupakan wilayah perbatasan yang terpisah dan letaknya jauh dari ibu kota provinsi maupun daerah lainnya.

Daerah ini belum mampu swasembada pangan, baik beras hingga kebutuhan pokok lainnya. Oleh karena itu, sebagian besar kebutuhan pangan masih harus didatangkan dari luar daerah. Kondisi ini mempengaruhi harga pangan sebab rantai pasok menjadi lebih panjang.

Untuk itu, Pemkab Natuna setiap tahun mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar jalur tol laut selalu mencakup Natuna.

"Tahun ini sudah diperpanjang lagi. Pengusaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), termasuk Koperasi Desa (Kopdes) bisa memanfaatkan tol laut,” ucap Marwan.

Pada program tol laut pemerintah memberikan subsidi biaya angkut bagi pedagang yang memanfaatkan tol laut. Saat ini, tercatat Natuna mendapatkan kuota empat kontainer pendingin (refrigerated container) serta beberapa kontainer kering.

Baca juga: Kisah pengabdian dan dedikasi Aipda Raja Faisal di wilayah perbatasan NKRI

“Kita mendapat empat kontainer, Anambas tiga. Kadang kalau Anambas tidak menggunakan kuota mereka, kita bisa memanfaatkannya,” ujar dia.

Setiap pengusaha yang ingin mengikuti program tol laut wajib mendaftar kepada pihak consignee serta menandatangani pakta integritas. Salah satu poin dalam pakta tersebut adalah komitmen untuk menjual bahan pokok dengan harga lebih rendah dibandingkan pelaku usaha yang tidak menggunakan layanan tol laut.

Pengawasan harga merupakan wewenang pihaknya dan beberapa instansi lainnya. Apabila terbukti menjual bahan pokok dengan harga lebih tinggi dari pengusaha nonpengguna tol laut maka pakta integritas tersebut dapat dicabut.

“Namun, kami tetap mengedepankan pemberian peringatan terlebih dahulu,” ujar dia.

Program tol laut diintegrasikan dengan program subsidi angkutan darat. Melalui skema ini, biaya pengiriman barang dari pelabuhan tempat kapal tol laut bersandar hingga ke gudang pengusaha turut mendapatkan dukungan subsidi, sehingga distribusi menjadi lebih efisien dan terjangkau.

"Pengiriman melalui tol laut dilakukan sekali sebulan, sehingga pelaku usaha perlu menyesuaikan jadwal pengiriman mereka," tutur dia.



Baca juga: Pemkot Batam cek NIB para pelaku UMKM baru di lokasi Bazar Ramadhan 1447 H