Tanjungpinang (Antara Kepri) - Saham Pemerintah Riau yang diberikan PT Bintan Resort Cakrawala (BPC), salah satu perusahaan pariwisata di Lagoi, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 1993 diduga akal-akalan oknum tertentu.

"Saham kosong itu seperti saham siluman, karena tidak jelas. Sampai sekarang keuntungan dari BRC tidak pernah masuk ke kas Pemerintah Riau," kata anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri) Rudy Chua, yang dihubungi dari Tanjungpinang, Selasa.

Rudy mengungkapkan, saham kosong itu diberikan kepada Pemerintah Riau karena Lagoi pada saat itu masih berada di wilayah administrasi provinsi tersebut. Saham yang diberikan kepada Pemerintah Riau sebesar 12,5 persen.

Pendapatan BRC diperkirakan mencapai ratusan miliar dalam setiap tahun karena kontribusinya dalam setiap tahun ke kas Bintan mencapai puluhan miliar.

"Pemerintah Riau diberikan saham karena pada saat itu Lagoi masih masuk wilayah tersebut. Pemerintah Riau dan aparat di bawahnya juga dinilai perusahaan itu berjasa dalam pembebasan lahan di Lagoi," ujarnya.

Tahun 2002 Kepri dimekarkan dari Riau. Beberapa tahun kemudian, lanjutnya, Pemerintah dan DPRD Kepri telah mempertanyakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Riau dari pengelolaan Lagoi yang ditetapkan sebagai kawasan wisata terpadu.

Pemerintah Kepri berupaya agar saham itu dialihkan dari Pemerintah Riau ke Pemerintah Kepri. Tetapi ternyata hal itu tidak mudah, karena ada informasi yang sengaja ditutupi-tutupi oknum pemerintahan maupun pihan perusahaan. 

"Pemprov Riau menyatakan tidak pernah mendapat kontribusi dari pengelolaan Lagoi sejak BRC beroperasi. Sementara pihak BRC sangat tertutup," ungkapnya.

Hal itu yang menyebabkan Rudy belum dapat memastikan apakah BRC membagi keuntungan sebesar 12,5 persen kepada Pemerintah Riau atau tidak. Jika BRC memberikan keuntungan kepada Pemerintah Riau dalam setiap tahun, maka dapat terindikasi negara dirugikan sehingga terdapat unsur-unsur tindak pidana korupsi.

"Permasalahan ini dapat menjadi kasus korupsi jika BRC membagi keuntungannya kepada pemerintah atau mungkin oknum-oknum di pemerintahan," ungkapnya. (Antara)

Editor: Rusdianto