Batam (Antara Kepri) - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia menilai sistem pemerintahan yang tidak transparan dan berbelit-belit yang memicu tindak korupsi yang dilakukan kepala daerah dan pemangku kepentingan pemerintah daerah.
"Sistem pemerintahan yang tidak transparan dan ribet," kata Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo usai menutup rapat kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Batam, Senin.
Banyak kepala daerah yang tidak memahami sistem keuangan pemerintahan yang terkesan berbelit, sehingga melakukan tindak korupsi, kata dia.
APPSI mendukung tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi yang terjadi di pemerintah daerah, yang sebaiknya dilakukan dangan tindakan preventif, ketimbang represif.
"APPSI mendukung KPK. Tapi pencegahan lebih diutamakan dibanding represif," kata dia.
Ia mengajak KPK bersama pemerintah mencermati sistem pemerintahan agar lebih tegas, sehingga kepala daerah bisa memahami langkah-langkah dalam mengambil kebijakan.
"Jadi bisa jelas, apa yang menjadi langkah," kata dia.
Kepala daerah perlu memahami sistem agar kebijakan yang dibuat tidak terlalu jauh dari implementasi di masyarakat.
APPSI, kata dia, menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi dengan cara melakukan pencegahan dini.
Keberadaan APPSI telah banyak memberikan kontribusi terhadap kebijakan nasional yang meskipun beberapa di antaranya tidak populis tetapi terbukti menyelamatkan perekonomian nasional.
Pencegahan korupsi itu menjadi salah satu rekomendasi yang dihasilkan rakernas APPSI yang dihadiri 20 gubernur, tiga wakil gubernur dan 10 sekda serta asisten pemerintahan di Batam.
Senada dengan Syahrul Yasin Limpo, Dewan Pakar APPSI Ryas Rasyid mengatakan ada yang salah dengan sistem sehingga terjadi kasus korupsi.
Ia mengatakan terdapat sekitar 300 orang kepala daerah yang terkait kasus korupsi sejak 2005 hingga saat ini.
"Hampir seluruh kasus terjadi setelah pemilihan langsung kepala daerah," kata dia.
Usai rapat kerja di Batam, APPSI akan melakukan rapat meja bundar di Jawa Timur.(Antara)
Editor: Dedi
"Sistem pemerintahan yang tidak transparan dan ribet," kata Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo usai menutup rapat kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Batam, Senin.
Banyak kepala daerah yang tidak memahami sistem keuangan pemerintahan yang terkesan berbelit, sehingga melakukan tindak korupsi, kata dia.
APPSI mendukung tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi yang terjadi di pemerintah daerah, yang sebaiknya dilakukan dangan tindakan preventif, ketimbang represif.
"APPSI mendukung KPK. Tapi pencegahan lebih diutamakan dibanding represif," kata dia.
Ia mengajak KPK bersama pemerintah mencermati sistem pemerintahan agar lebih tegas, sehingga kepala daerah bisa memahami langkah-langkah dalam mengambil kebijakan.
"Jadi bisa jelas, apa yang menjadi langkah," kata dia.
Kepala daerah perlu memahami sistem agar kebijakan yang dibuat tidak terlalu jauh dari implementasi di masyarakat.
APPSI, kata dia, menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi dengan cara melakukan pencegahan dini.
Keberadaan APPSI telah banyak memberikan kontribusi terhadap kebijakan nasional yang meskipun beberapa di antaranya tidak populis tetapi terbukti menyelamatkan perekonomian nasional.
Pencegahan korupsi itu menjadi salah satu rekomendasi yang dihasilkan rakernas APPSI yang dihadiri 20 gubernur, tiga wakil gubernur dan 10 sekda serta asisten pemerintahan di Batam.
Senada dengan Syahrul Yasin Limpo, Dewan Pakar APPSI Ryas Rasyid mengatakan ada yang salah dengan sistem sehingga terjadi kasus korupsi.
Ia mengatakan terdapat sekitar 300 orang kepala daerah yang terkait kasus korupsi sejak 2005 hingga saat ini.
"Hampir seluruh kasus terjadi setelah pemilihan langsung kepala daerah," kata dia.
Usai rapat kerja di Batam, APPSI akan melakukan rapat meja bundar di Jawa Timur.(Antara)
Editor: Dedi