Anambas (Antara Kepri) - Sarikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kabupaten Kepulauan Anambas kecewa terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  (Disnakertrans) Anambas, karena tidak  melibatkanya dalam Survey KHL semenjak Maret 2014 silam, padahal  sesuai dengan aturan yang berlaku SBSI berhak terlibat dalam setiap survey KHL yang dilakukan.

Namun dengan tidak dilibatkannya organisasi buruh ini dalam survey KHL, SBSI merasa mendapat diskriminasi dari Disnaker Anambas.

"Saya tidak tau apa  alasannya, namun yang jelas SBSI sudah tidak diundang untuk survey objek KHL, jelas kami merasa terdiskriminasi, karena menurut Undang-undang, kami sebagai sarikat buruh berhak untuk dilibatkan dalam survey KHL," kata ketua SBSI, Adnan, kepada wartawan melalui hubungan telepon seluler, Selasa.

Adnan curiga, dikeluarkannya SBSI dari survey KHL sejak maret silam ini karena mencoba kritis dalam setiap survey, terutama bila menemui sejumlah kejanggalan

selama proses survey item KHL. Padahal menurut dia,  keikutsertaan SBSI dalam survey adalah untuk memastikan proses dan nilai KHL itu proporsional.   

"Memang SBSI kerap mengajukan protes kalau survey KHL dilakukan tidak sesuai dengan aturan. Misalnya saja kemaren survey harga kasur, mereka mau memasukan harga kasur Second (Bekas Pakai). Padahal menurut aturan yang berlaku, yang disurvey itu bukan harga barang second, tapi harga barang baru. Tidak hanya itu, masih banyak contoh lain dan pasti kita tolak mentah-mentah," bebernya.

Adnan sendiri mengakuinya, sudah melayangkan surat kepada Bupati Kepulauan Anambas dan Disnaker Anambas terkait hal tersebut. Intinya surat tersebut mempertanyakan mengenai tidak dilibatkannya SBSI dalam Survey KLH. Namun sejak dilayangkan beberapa bulan lalu, namun tampaknya surat SBSI belum ditanggapi. Dirinya khawatir, dengan tidak dilibatkannya SBSI dalam survey KHL, maka angka yang keluar sebagai buah survey KHL tidak lagi proporsional dan cenderung menguntungkan 1 pihak.

Selain itu dirinya juga menilai, tanpa keterlibatan SBSI, maka survey KHL yang dilakukan di Anambas bisa terindikasi sarat kecurangan dan tidak transparan.

"Kita sudah surati Bupati dan Disnaker untuk mempertanyakan hal tersebut, tapi sampai sekarang tidak ada balasan sama sekali. Yang kita khawatirkan, nanti besaran KHL tidak lagi sesuai dengan aslinya. Selama kita dilibatkan saja ada beberapa upaya ketidakjujuran sehingga sering terjadi perdebatan dengan tim survey, apalagi kalau kita tidak ada. Memang mereka melibatkan organisasi pekerja yang lain, tapi menurut aturan, sebagai organisasi buruh dengan anggota terbanyak di Anambas, SBSI harus dilibatkan," harapnya.

Kendati tidak mendapat tanggapan, SBSI bertekat akan terlibat dalam survey KHL di Bulan Oktober, terutama sebelum pembahasan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) yang akan dilakukan dewan pengupahan dalam waktu dekat ini.   Jika upaya tersebut coba dihalang-halangi, maka Adnan menegaskan bahwa anggota SBSI akan turun untuk menuntut haknya dalam Survey dan penentuan nilai KHL, serta dalam penentuan besaran UMK 2015.

"Saya masih tetap memantau, kapan pelaksanaan survey sebelum pembahasan UMK nanti. Kita akan tetapkan berkeras untuk terlibat dalam survey dan penentuan nilai KHL. Kalau hak kita coba dikebiri oleh segelintir pihak, maka kami akan berunjuk rasa untuk menuntut hak kami kembali," tutupnya.

Sementara hingga berita ini diturunkan, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (HI dan Jamsos) Disnakertrans Anambas, Safari Amin tidak bisa dihubungi. Menurut Informasi yang diterima , yang bersangkutan sedang berada di luar Anambas. Saat dicoba dihubungi lewat HP, Nomor Safari Amin tidak aktif. (Antara)

Editorial: Evy R. Syamsir