Karimun, Kepri, 15/9 (Antara) - Mantan anggota DPRD Karimun Jamaluddin SH menilai capaian dari tujuh prioritas pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, tahun 2015 tidak optimal.

"Itu tampak dari realisasi pembangunan pada semester pertama yang tidak dirasakan masyarakat. Saya melihat selama enam bulan itu, tidak ada pembangunan signifikan yang mencerminkan tujuh proritas pembangunan," kata dia di Tanjung Balai Karimun, Selasa.    

Tujuh prioritas pembangunan tersebut, menurut Jamaluddin, seharusnya sudah tercermin dalam APBD murni 2015 yang dievaluasi dan disesuaikan dalam APBD Perubahan, yaitu percepatan peningkatan pelayanan infrastruktur.

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kekuatan ekonomi perikanan, pertanian dan industri dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI).

Kemudian, percepatan pengentasan kemiskinan dalam rangka mendukung pencapaian MDGS. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kebersihan dan pengelolaan kelestarian lingkungan. Dan, percepatan pembangunan pada kawasan perbatasan.

"Apa saja yang telah dicapai dalam tahun ini, kalau soal kualitas pelayanan publik masih seperti yang dulu, aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan tidak ada terobosan, apalagi percepatan pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan juga sekadar melaksanakan program tanpa diukur efektivitasnya," katanya.

Menurut dia, defisit anggaran sekitar Rp200 miliar tidak bisa dijadikan "kambing hitam" dengan minimnya pencapaian prioritas pembangunan tersebut.

Ia menilai hal itu disebabkan kurang terstrukturnya Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang disusun setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) saat penyusunan APBD 2015. "Begitu juga penyusunan APBD Perubahan," kata dia.

Kegiatan setiap SKPD, menurut dia, juga tidak jelas tolak ukurnya dan terkesan sekadar menyerap anggaran tapi evaluasinya belum menyeluruh.

"RKA yang tidak terstruktur itu juga tampak dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2015, hanya mengulang hal yang sama pada tahun sebelumnya, sementara arah RKA-nya tidak jelas," kata dia.

Pembahasan anggaran yang serba cepat, menurut dia, juga mempengaruhi pencapaian prioritas pembangunan, karena kurang mengena pada tujuan yang ingin dicapai.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2015 yang diterima legislatif itu, kata dia lagi, juga terlihat tidak dipersiapkan secara matang. "Berkasnya diberi mendadak, itu cerita lama, sehingga dewan pun tidak bisa maksimal untuk membahasnya," tukas dia.

"Pembahasan KUA-PPAS saja sudah terlambat. Saya ragu tujuh prioritas pembangunan akan tercapai lebih optimal hingga akhir tahun," ujarnya.

Jamaluddin yang dua periode menjabat anggota dewan dari PDIP Perjuangan mengungkapkan, dirinya selalu menyoroti pembahasan APBD maupun APBD-P agar setiap SKPD menyusun RKA-nya secara terencana dan mengacu pada realisasi kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.      

Ia kembali menyebutkan pencapaian kegiatan SKPD pada semester pertama 2015 yang hanya mampu menyerap 50 persen lebih.

Ia juga menilai usulan KUA PPAS pada sektor pembiayaan pengeluaran, masih saja diperuntukkan bagi penyertaan modal daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karimun, yang semula ditargetkan Rp2 miliar, kini dipangkas menjadi Rp1 miliar.

"Ini bukti perencanaan yang buruk, pengusulan programnya juga lemah. Kinerja aparatur tidak ada perubahan, bahkan menurun kualitasnya dari tahun ke tahun, sehingga tidak mampu mengimplementasikan tujuh prioritas pembangunan dalam bentuk kegiatan," kata dia.

Sementara itu, Plt Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan KUA-PPAS di Gedung DPRD Karimun, Senin (14/9) menyatakan akan mereformasi total seluruh SKPD, terutama yang berkinerja kurang maksimal.

"Insya Allah, kita evaluasi sehingga bisa bekerja maksimal dalam penyusunan APBD 2016 yang lebih rasional, tidak 'over convidence' atau tidak targetnya tidak berlebihan. Dengan demikian, pencapaian prioritas pembangunan bisa terealisasi dan terukur sampai akhir tahun," kata Rafiq yang baru saja ditunjuk Mendagri sebagai bupati menggantikan Nurdin Basirun. (Antara)

Editor: Sri Muryono