APBD Provinsi Kepri 2021 defisit

Tanjungpinang (ANTARA) - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Provinsi Kepri 2021 diproyeksikan sebesar Rp3,2 triliun, turun sekitar Rp700 miliar dibandingkan dengan APBD murni 2020 sebesar Rp3,9 triliun.

Plt Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan (Barenlitbang) Provinsi Kepri, Naharudin, menyampaikan, penurunan APBD 2021 diakibatkan berkurangnya dana transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

"Dana transfer pusat 2021 berkurang karena pendapatan APBN terkontraksi imbas pandemi COVID-19," katanya di Tanjungpinang, Selasa.

Saat ini, kata dia, masing-masing OPD tengah menyusun rencana kerja, setelah itu akan disampaikan ke DPRD Provinsi Kepri.

Pada APBD 2021, lanjutnya, Dinas Pendidikan (Disdik) masih menjadi OPD yang menerima pagu anggaran tertinggi dibanding dengan OPD lainnya di Pemprov Kepri.

Kemudian, disusul Dinas Kesehatan dan selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim).

"Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih jadi priotas Pemprov Kepri di 2021," ujarnya.

Adapun rincian struktur APBD Murni Pemprov Kepri 2021, yakni pendapatan daerah sebesar Rp3,167 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,081 triliun dan Pajak Daerah sebesar Rp976 miliar.

Kemudian, retribusi daerah sebesar Rp9,955 miliar, hasil pengelolaan kekayaan lainnya sebesar Rp5,150 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp
87,894 miliar

Sementara penerimaan dana perimbangan sebesar Rp2,066 triliun, dan dari dana bagi hasil pajak sebesar Rp189,904 miliar.

Selain itu, perkiraan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,114 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp744,341 miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp38,420 miliar.

Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,348 miliar ditambah sisa lebih penggunaan anggatan (Silpa) 2020 sebesar Rp90 miliar.

"Jadi, total Belanja Daerah Provinsi Kepri APBD Murni 2021 sebesar Rp3,259 triliun," ujar Nahar.