Karimun (Antara Kepri) - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Kepulauan Riau meningkatkan pengawasan dan mengatisipasi produk impor yang tidak memiliki izin edar dan tidak layak konsumsi.
"Kita juga melakukan koordinasi lintas-sektoral, dengan dinas-dinas di kabupaten/kota. Dan melakukan pengawasan secara khusus seperti melakukan sidak," kata Kepala BPOM Kepri Yulius Sacramento Tarigan dalam kunjungan kerja di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepri, Senin.
Yulius mengatakan, sebagai daerah perbatasan, Provinsi Kepri, rawan beredarnya produk-produk impor yang tidak memiliki izin edar dan tidak layak konsumsi.
"Kita dekat dengan negara tetangga, potensi itu tetap ada. Kita komitmen untuk melakukan pengawasan," katanya.
Tingginya permintaan kebutuhan sehar-hari menjelang bulan puasa, menurut dia, akan memicu peningkatan intensitas dan jumlah produk impor yang beredar di tengah masyarakat.
"Terutama kosmetika dan makanan, itu tren-nya. Tendensi kita adalah produk-produk yang tidak terdaftar, dengan melakukan pengawasan secara reguler," ujarnya.
Di samping melakukan pengawasan dan sidak lapangan, Yulius mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pembinaan terhadap distributor maupun pengusaha agar tidak menjual produk impor ilegal dan tidak layak konsumsi.
"Tapi kalau pembinaan tidak jalan, tentu kita proses. Ada sanksi pidananya bagi siapa saja yang memproduksi, mengedarkan produk-produk tidak memiliki izin edar. Dendanya bisa miliar rupiah," tuturnya.
Yulius Sacramento berkunjung ke Tanjung Balai Karimun guna menyosialisasikan Program Gerakan Obat dan Pangan Aman dengan peserta sekitar 500 kader posyandu, pelajar dan mahasiswa.
Dalam acara tersebut dia juga mengimbau kepada masyarakat agar cermat dan teliti dalam membeli produk, dengan mengecek kode izin edar pada kemasannya.
"Kalau tidak ada kode izin edar dari BPOM, sebaiknya jangan dibeli karena tidak terjamin kelayakannya untuk dikonsumsi," ujarnya.
Acara sosialisasi tersebut juga menghadirkan narasumber anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Siti Sarwindah, Kepala Dinas Kesehatan Karimun Rachmadi dan dihadiri Ketua Komisi I DPRD Karimun Anwar Abubakar. (Antara)
Editor: Sri Muryono
"Kita juga melakukan koordinasi lintas-sektoral, dengan dinas-dinas di kabupaten/kota. Dan melakukan pengawasan secara khusus seperti melakukan sidak," kata Kepala BPOM Kepri Yulius Sacramento Tarigan dalam kunjungan kerja di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepri, Senin.
Yulius mengatakan, sebagai daerah perbatasan, Provinsi Kepri, rawan beredarnya produk-produk impor yang tidak memiliki izin edar dan tidak layak konsumsi.
"Kita dekat dengan negara tetangga, potensi itu tetap ada. Kita komitmen untuk melakukan pengawasan," katanya.
Tingginya permintaan kebutuhan sehar-hari menjelang bulan puasa, menurut dia, akan memicu peningkatan intensitas dan jumlah produk impor yang beredar di tengah masyarakat.
"Terutama kosmetika dan makanan, itu tren-nya. Tendensi kita adalah produk-produk yang tidak terdaftar, dengan melakukan pengawasan secara reguler," ujarnya.
Di samping melakukan pengawasan dan sidak lapangan, Yulius mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pembinaan terhadap distributor maupun pengusaha agar tidak menjual produk impor ilegal dan tidak layak konsumsi.
"Tapi kalau pembinaan tidak jalan, tentu kita proses. Ada sanksi pidananya bagi siapa saja yang memproduksi, mengedarkan produk-produk tidak memiliki izin edar. Dendanya bisa miliar rupiah," tuturnya.
Yulius Sacramento berkunjung ke Tanjung Balai Karimun guna menyosialisasikan Program Gerakan Obat dan Pangan Aman dengan peserta sekitar 500 kader posyandu, pelajar dan mahasiswa.
Dalam acara tersebut dia juga mengimbau kepada masyarakat agar cermat dan teliti dalam membeli produk, dengan mengecek kode izin edar pada kemasannya.
"Kalau tidak ada kode izin edar dari BPOM, sebaiknya jangan dibeli karena tidak terjamin kelayakannya untuk dikonsumsi," ujarnya.
Acara sosialisasi tersebut juga menghadirkan narasumber anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Siti Sarwindah, Kepala Dinas Kesehatan Karimun Rachmadi dan dihadiri Ketua Komisi I DPRD Karimun Anwar Abubakar. (Antara)
Editor: Sri Muryono