Karimun (Antaranews Kepri) - Pemindahan pelabuhan bongkar muat dari Taman Bunga ke Parit Rempak di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau terkendala perizinan, kata Bupati Aunur Rafiq.
"Ada beberapa hal yang belum kami penuhi, yaitu menyangkut perizinan dari Kementerian Perhubungan, sehingga operasional Parit Rempak belum dapat direalisasikan," kata dia di Tanjung Balai Karimun, Kamis.
Pemindahan pelabuhan bongkar muat dari Taman Bunga di Tanjung Balai Karimun ke Parit Rempak di Kecamatan Meral merupakan kerja sama antara Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan PT Pelindo I Cabang Tanjung Balai Karimun.
BUP bersama Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya dan pendekatan dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelindo I, sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan pelabuhan.
"Kita juga sudah menyurati Kementerian Perhubungan terkait masalah perizinan, sehingga Parit Rempak beroperasi sesuai aturan. Namun kita terus berupaya agar pemindahan bongkar muat ini secepatnya terlaksana," kata dia.
Sarana dan prasarana di pelabuhan Parit Rempak sudah disempurnakan, sehingga kini kapasitas dermaga pelabuhan mampu melayani kapal dengan bobot 1.000 GT ke atas.
"Itu sudah kita lakukan. Tapi yang menjadi kendala masalah perizinan. Kita akan coba lakukan kembali pendekatan-pendekatan sehingga izinnya bisa keluar," katanya.
Tiga tahun yang silam, Pemerintah Kabupaten Karimun bersama PT Pelindo I Cabang Tanjung Balai Karimun sepakat memindahkan lokasi bongkar muat kapal dari Pelabuhan Taman Bunga yang dikelola PT Pelindo I ke Pelabuhan Parit Rempak yang dikelola BUP milik Pemkab Karimun, PT Karya Karimun Mandiri (KKM).
Dalam kesepakatan disebutkan, pemindahan bisa dilakukan apabila kapasitas dermaga dan sarana prasarana di pelabuhan Parit Rempak memenuhi standar untuk melayani kapal kargo dengan bobot melebihi 1.000 GT.
Menurut mantan anggota DPRD Karimun, Raja Zuriantiaz, pemerintah daerah seharusnya lebih serius mewujudkannya pemindahan pelabuhan, mengingat pelabuhan Taman Bunga sudah tidak layak dan sempit untuk dijadikan aktivitas bongkar muat barang.
"Visi dan misi bupati dan wakil bupati membangun ekonomi berbasis kemaritiman. Dan seharusnya pemindahan bongkar muat menjadi prioritas sebagai implementasi dari visi dan misi tersebut," kata dia.
Raja Zuriantiaz mengharapkan pemindahan pelabuhan bongkar muat tidak hanya retorika, tetapi direalisasikan sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Editor: YJ Naim