Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun dikritik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri karena sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor maritim sangat minim.

Ketua Pansus Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Iskandarsyah di Tanjungpinang, Rabu, mengatakan,jika dilihat dari besaran APBD Kepri selama ini masih sangat bergantung dengan APBN pusat. Padahal potensi maritim di Kepri jika dikelola dengan baik akan bisa menghasilkan PAD pertahun sekitar Rp3 triliun.

"Pemprov Kepri sebaiknya jangan masukan program unggul di bidang maritim, kalau laut kita belum bisa menghasilkan PAD," kata dia

Iskandar mengatakan, melalui Perda RZWP3K, DPRD meminta Gubernur Provinsi Kepri dapat mendesain apa dan bagaimana agar kedepannya Kepri memiliki keunggulan di bidang kemaritiman.Karena secara geografis, Kepri yang terdiri dari 96% laut dan 4% daratan memiliki potensi yang sangat luar biasa.

Seperti jalur laut strategis yang berhadapan langsung dengan negara-negara perbatasan, pariwisata bahari, aktivitas lego jangkar, beragam biota laut serta berbagai jenis ikan yang berprotein.

"Ini yang belum sepenuhnya digarap oleh pemerintah daerah sekarang. Padahal sejak zaman Gubernur Sani dulu, Kepri memang sudah dicanangkan unggul di bidang maritim," jelasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga tidak menampik pemanfaatan potensi ruang laut di Kepri masih terganjal regulasi pusat. Salah satunya pemanfaatan aktivitas lego jangkar yang hingga saat ini masih belum menyumbang sepeser pun untuk kas daerah.

"Makanya saat ini DPRD bersama-sama Pemprov Kepri mendorong pusat mengsahkan RUU Kepulauan. Dengan begitu potensi maritim kita mampu mendongkrak PAD," katanya. (Antara)