Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Pemerintah Kota Tanjungpinang mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,9 miliar untuk merealisasikan program seragam sekolah gratis tingkat SD dan SMP.
"Sudah kita anggarkan melalui APBD murni Kota Tanjungpinang tahun 2019, dengan pagu anggaran sebesar Rp7,9 miliar," kata Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul, Sabtu.
Lanjut Syahrul, program seragam gratis ini merupakan janji politiknya bersama Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma, saat kampanye pada Pilwako kemarin.
Sementara, Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga meminta pemerintah setempat khususnya Dinas Pendidikan, melibatkan penjahit-penjahit lokal terkait pengadaan seragam sekolah gratis di 2019 nanti.
Menurutnya, hal tersebut diharapkan dapat mendorong perekonomian para penjahit yang ada di Kota Tanjungpinang.
"Kalau dilelang dan dimenangkan oleh pengusaha Bandung, Jakarta dan daerah lainnya. Ukuran baju atau celana belum tentu sesuai peruntukan. Kalau penjahit di sini, kita bisa bertemu langsung,"ucapnya.
Politisi Golkar itu juga menyarankan kepada Dinas Pendidikan untuk mengatur pengelolaan anggaran seragam gratis ini melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masing-masing sekolah.
"Karena pihak sekolah tentu lebih mudah untuk mendata siswa penerima bantuan, dibanding Dinas Pendidikan," imbuhnya.
"Sudah kita anggarkan melalui APBD murni Kota Tanjungpinang tahun 2019, dengan pagu anggaran sebesar Rp7,9 miliar," kata Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul, Sabtu.
Lanjut Syahrul, program seragam gratis ini merupakan janji politiknya bersama Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma, saat kampanye pada Pilwako kemarin.
Sementara, Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga meminta pemerintah setempat khususnya Dinas Pendidikan, melibatkan penjahit-penjahit lokal terkait pengadaan seragam sekolah gratis di 2019 nanti.
Menurutnya, hal tersebut diharapkan dapat mendorong perekonomian para penjahit yang ada di Kota Tanjungpinang.
"Kalau dilelang dan dimenangkan oleh pengusaha Bandung, Jakarta dan daerah lainnya. Ukuran baju atau celana belum tentu sesuai peruntukan. Kalau penjahit di sini, kita bisa bertemu langsung,"ucapnya.
Politisi Golkar itu juga menyarankan kepada Dinas Pendidikan untuk mengatur pengelolaan anggaran seragam gratis ini melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masing-masing sekolah.
"Karena pihak sekolah tentu lebih mudah untuk mendata siswa penerima bantuan, dibanding Dinas Pendidikan," imbuhnya.