Tanjungpinang (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Iskandarsyah, menilai Pemprov Kepri belum mampu menggali potensi laut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Iskandarsyah, letak geografis Kepri yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya empat persen daratan seharusnya bisa dimaksimalkan dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.
"Makanya selama ini APBD kita masih bergantung dengan pemerintah pusat, karena belum bisa mandiri dengan memanfaatkan potensi yang ada," kata Iskandarsyah, Sabtu.
Politisi PKS itu menyatakan, potensi laut yang bisa dikelola salah satunya pemanfaatan ruang laut 0-12 mil. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
Ia mencontohkan beberapa turunan bisnis dari ruang laut 0-12 mil yang bisa digenjot Pemprov Kepri, antara lain labuh jangkar, parkir kapal, reparasi kapal, suplai bahan makanan dan minuman, serta kebutuhan logistik lainnya.
Menurutnya, PAD Kepri yang bisa dihasilkan dari sektor tersebut dalam setahun mampu menembus angka Rp6 triliun rupiah.
"Sementara total PAD Kepri selama ini hanya sekitar Rp1 trilun, belum ditambah dana perimbangan pusat," katanya.
DPRD terus mendesak Pemprov Kepri, terkait regulasi pemanfaatan ruang laut 0-12 mil. Terutama berkaitan dengan uang retribusi jasa labuh jangkar yang sampai saat ini belum sepeser pun masuk ke kas daerah.*
Menurut Iskandarsyah, letak geografis Kepri yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya empat persen daratan seharusnya bisa dimaksimalkan dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.
"Makanya selama ini APBD kita masih bergantung dengan pemerintah pusat, karena belum bisa mandiri dengan memanfaatkan potensi yang ada," kata Iskandarsyah, Sabtu.
Politisi PKS itu menyatakan, potensi laut yang bisa dikelola salah satunya pemanfaatan ruang laut 0-12 mil. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
Ia mencontohkan beberapa turunan bisnis dari ruang laut 0-12 mil yang bisa digenjot Pemprov Kepri, antara lain labuh jangkar, parkir kapal, reparasi kapal, suplai bahan makanan dan minuman, serta kebutuhan logistik lainnya.
Menurutnya, PAD Kepri yang bisa dihasilkan dari sektor tersebut dalam setahun mampu menembus angka Rp6 triliun rupiah.
"Sementara total PAD Kepri selama ini hanya sekitar Rp1 trilun, belum ditambah dana perimbangan pusat," katanya.
DPRD terus mendesak Pemprov Kepri, terkait regulasi pemanfaatan ruang laut 0-12 mil. Terutama berkaitan dengan uang retribusi jasa labuh jangkar yang sampai saat ini belum sepeser pun masuk ke kas daerah.*