Bintan (ANTARA) - Dana Desa di daerah tersebut mengalami kenaikan fantastis dalam enam tahun terakhir dari Rp24 miliar di tahun 2015 menjadi Rp155 miliar di tahun 2020 ini, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan, Kepri, Ronny Kartika.
"Kalau dilihat, meningkat hampir tujuh kali lipat," kata Rony Kartika di Bintan, Selasa.
Dikatakannya peningkatan Dana Desa ialah bentuk perhatian Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang diselaraskan dengan cita-cita membangun mulai dari pinggiran desa.
Saat ini, lanjutnya, lebih dari 30 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bintan telah mampu meningkatkan secara signifikan Pendapatan Asli Desa (PAD).
Baca juga: Pesan Mendes dalam kelola Dana Desa
"Alhamdulillah, berbagai kemajuan yang ditunjukkan desa hingga saat ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Kami terus berkomitmen agar pembangunan desa bisa berjalan lancar sesuai harapan," katanya.
Menurut Roni, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBDes 2020 sudah diserahkan kepada 36 Desa se Kabupaten Bintan, oleh Bupati Bintan, Apri Sujadi.
Masing-masing desa pun telah menandatangani Pakta Integritas yang merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban Dana Desa.
Baca juga: Karimun revisi Perbup Dana Desa akibat perubahan regulasi pusat
Bahkan, lanjutnya, Aparatur Pemerintahan Desa di Bintan secara resmi mendapatkan Nomor Induk dengan maksud mengawal dan memberikan keyakinan dalam pelaksanaannya.
"Hasil koordinasi dengan Kemendagri, Bintan menjadi satu-satunya dan pertama yang memiliki Nomor Induk bagi Aparatur Desanya," ungkap Rony.
Bupati Bintan, Apri Sujadi, mengharapkan kepada seluruh Kepala Desa dan perangkatnya untuk dapat mengedepankan aspek pembangunan berkesinambungan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa.
"Gunakan dengan sebaik-baiknya dan ingat selalu bahwa Dana Desa ini harus dipertanggungjawabkan. Laksanakan program pembangunan yang telah direncanakan, namun tetap memperhatikan azas kebutuhan masyarakat," tutur Apri.
Baca juga: Dana desa untuk Kabupaten Karimun naik menjadi Rp44,4 miliar
"Kalau dilihat, meningkat hampir tujuh kali lipat," kata Rony Kartika di Bintan, Selasa.
Dikatakannya peningkatan Dana Desa ialah bentuk perhatian Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang diselaraskan dengan cita-cita membangun mulai dari pinggiran desa.
Saat ini, lanjutnya, lebih dari 30 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bintan telah mampu meningkatkan secara signifikan Pendapatan Asli Desa (PAD).
Baca juga: Pesan Mendes dalam kelola Dana Desa
"Alhamdulillah, berbagai kemajuan yang ditunjukkan desa hingga saat ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Kami terus berkomitmen agar pembangunan desa bisa berjalan lancar sesuai harapan," katanya.
Menurut Roni, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBDes 2020 sudah diserahkan kepada 36 Desa se Kabupaten Bintan, oleh Bupati Bintan, Apri Sujadi.
Masing-masing desa pun telah menandatangani Pakta Integritas yang merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban Dana Desa.
Baca juga: Karimun revisi Perbup Dana Desa akibat perubahan regulasi pusat
Bahkan, lanjutnya, Aparatur Pemerintahan Desa di Bintan secara resmi mendapatkan Nomor Induk dengan maksud mengawal dan memberikan keyakinan dalam pelaksanaannya.
"Hasil koordinasi dengan Kemendagri, Bintan menjadi satu-satunya dan pertama yang memiliki Nomor Induk bagi Aparatur Desanya," ungkap Rony.
Bupati Bintan, Apri Sujadi, mengharapkan kepada seluruh Kepala Desa dan perangkatnya untuk dapat mengedepankan aspek pembangunan berkesinambungan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa.
"Gunakan dengan sebaik-baiknya dan ingat selalu bahwa Dana Desa ini harus dipertanggungjawabkan. Laksanakan program pembangunan yang telah direncanakan, namun tetap memperhatikan azas kebutuhan masyarakat," tutur Apri.
Baca juga: Dana desa untuk Kabupaten Karimun naik menjadi Rp44,4 miliar