"Sekarang setiap bulan kami harus verifikasi. Kalau ada yang meninggal langsung kami usulkan untuk diganti. Agar jangan ada kasus penyalahgunaan seperti yang terjadi di daerah lain," kata Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Hasyimah di Batam, Jumat.
Dengan menugaskan tim pendataan yang sudah dibentuk, verifikasi tersebut meliputi data yang dikirimkan Kementerian Sosial ke daerah.
Baca juga:
TPID Kepri ingatkan risiko inflasi kenaikan daging sapi jelang Idul Adha
446 orang calon haji Kepri tergabung dalam Kloter I Embarkasi Batam
Verifikasi yang dilakukan tim pendataan tersebut meliputi kondisi terkini penerima manfaat, jika ditemukan penerima manfaat sudah meningkat kesejahteraan hidupnya akan didata.
Dengan begitu, lanjut Hasyimah, akan dilakukan musyawarah di kelurahan dengan tujuan meminta penerima untuk dengan suka rela keluar dari data orang miskin atau penerima bantuan pemerintah.
"Mekanismenya seperti itu. Kami tidak boleh memutuskan sendiri. Jadi harus dari penerima manfaatnya yang memiliki kesadaran sendiri. Nanti baru ditetapkan oleh pimpinan melalui SK berapa total DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) setiap tahunnya," ujar dia.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Batam menyebutkan saat ini terdapat kurang lebih 54 ribu orang tidak mampu di daerah setempat yang mendapatkan bantuan setiap bulan melalui program pemerintah.
Baca juga:
KPU Batam ajukan anggaran Rp93 miliar untuk Pilkada 2024
Bea Cukai Batam sita 2,32 juta rokok ilegal miliaran rupiah
Selain data tersebut, Hasyimah mengatakan selama pandemi COVID-19 pihaknya mendapatkan banyak usulan dari warga setempat untuk bisa mendapatkan bantuan, terutama bagi masyarakat miskin yang terdampak COVID-19.
"Semua kami ajukan ke pusat, setelah diverifikasi tentunya. Jika ada penambahan kuota atau yang lainnya mereka orang baru ini bisa masuk, dan terdaftar sebagai penerima manfaat," kata dia.
Komentar