Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan pihaknya bersama dengan pemerintah kota/kabupaten bakal mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 miliar untuk membayar iuran BPJamsostek demi melindungi puluhan ribu nelayan setempat, mulai tahun 2023.
"Sifatnya sharing (berbagi) anggaran. Pemprov 50 persen dan masing-masing kabupaten/kota (akumulasi) 50 persen," ujar Gubernur Ansar usai memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (20/6).
Nelayan penerima bantuan iuran untuk perlindungan BPJamsostek itu dengan kriteria pemilik kapal di bawah 5 GT. "Dari data sementara, jumlahnya sekitar 38.000 rumah tangga perikanan (RTP)," katanya.
Baca juga:
Mantan Gubernur Kepri diperiksa penyidik Polda sebagai saksi kasus korupsi
320 ekor sapi dari Lampung dikirim ke Kepri
Adapun anggaran yang akan digunakan bersumber dari dana APBD Pemprov Kepri dan pemerintah kabupaten/kota.
Ansar menyampaikan perlindungan BPJamsostek nelayan bertujuan mereka dari berbagai faktor risiko pekerjaan, seperti kecelakaan kerja hingga kematian, termasuk jaminan hari tua ketika sudah tidak mampu melaut lagi.
Dengan demikian, sambungnya, nelayan akan lebih aman dan nyaman dalam bekerja karena terlindungi BPJamsostek.
"Nelayan jadi salah satu profesi rentan kecelakaan kerja akibat cuaca ekstrem," ucap Ansar.
Baca juga:
Pencarian 7 orang PMI korban kapal karan di Batam dihentikan sementara
Pengamat: Penghapusan honorer perlu ditangani secara bijak
Puluhan ribu nelayan Kepri dilindungi BPJamsostek mulai 2023
Gubernur Ansar memberi keterangan pers usai memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kepri di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (20/6). ANTARA/Ogen
Komentar