Batam, 6/10 (ANTARA) - Serikat pekerja PT Telkom Riau Kepulauan menolak rencana merger Flexi dengan Esia milik anak perusahaan Grup Bakrie karena dinilai bermuatan politis serta merugikan karyawan dan masyarakat.
"Penggabungan tersebut akan mengakibatkan ketidakjelasan status karyawan Telkom yang saat ini berada di Divisi Telkom Flexi sebagai karyawan BUMN," kata Ketua DPD Serikat Karyawan PT Telkom Riau Kepulauan, Muhammad Zaindan Jauhari, di Batam, Rabu.
Jauhari mengatakan saat ini terdapat sekitar 1.500 pekerja yang tergabung dalam divisi Telkom Flexi di seluruh Indonesia.
Sikap penolakan ini, lanjut dia, harus diambil karena dipandang lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaat yang diperoleh karyawan Telkom.
Dia menyebutkan rencana merger Flexi dengan Esia akan berpotensi digugat banyak pihak karena melanggar persaingan usaha di sektor telekomunikasi.
"Kepemilikan saham menjadi 90 persen dan ini merupakan monopoli yang akan berimbas pada penentuan tarif dan pelayanan kepada konsumen," kata dia.
Menurutnya saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan penggabungan Flexi dengan Esia atau dengan perusahaan manapun.
"Serikat Pekerja Telkom akan lebih baik jika di bawah bendera Grup Telkom," tegas Jauhari.
Dia mengatakan Telkom Flexi saat ini eksis dengan 16 juta pelanggan di Indonesia dan 120.000 diantaranya merupakan pengguna layanan Code Division Multiple Access (CDMA) di Kepuluan Riau.
Dia yakin apabila rencana merger dipaksakan maka kerja para karyawan tidak maksimal dan akan merugikan PT Telkom yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah.(ANT-142/B008/Btm1)
Komentar