Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau menerapkan pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai wajib pajak pribadi.
Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid mengatakan hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
“Pemberlakuan ini berlaku kepada seluruh pimpinan daerah se-Indonesia dari Direktorat Jendral Pajak Pusat untuk segera menginstruksikan kepada pemerintah daerah melakukan validasi NIK yang nantinya akan berfungsi sebagai NPWP,” kata Jefridin dalam keterangan yang diterima di Batam, Kamis.
Ia menjelaskan NIK sebagai NPWP tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang dimulai dari lingkungan pemerintah daerah.
"Agar program ini dapat tersosialisasikan dengan baik, dan saat mengajukan permohonan pelayanan publik tidak ditemukan kendala yang berarti," ujar dia.
Adapun beberapa materi sosialisasi yang disampaikan di antaranya sosialisasi NIK menjadi NPWP, Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), transaksi secara elektronik dan cara pengisian serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik khusus bendahara.
“Inti sari yang disampaikan narasumber harus dapat kita tangkap dan harus kita laksanakan. Pak Wali Kota Batam berharap agar kepala OPD dan seluruhnya tahun 2023 ini Pemkot sudah menggunakan NIK untuk NPWP,” kata Jefridin.
Meski kebijakan tersebut berlaku pada tahun 2024, pihaknya berharap Pemkot Batam dapat memberi contoh baik untuk Kepri hingga nasional.
Pemkot Batam terapkan NIK jadi NPWP bagi ASN sebagai wajib pajak pribadi
Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid (kedua dari kiri) dalam Acara Edukasi Perpajakan tentang Pemberlakuan NIK sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Pribadi, di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (9/2/2023) (ANTARA/HO-Humas Pemkot Batam)
Komentar