Logo Header Antaranews Kepri

Panglima TNI tegaskan tak ada penambahan prajurit dan alutsista di Papua

Selasa, 18 April 2023 21:46 WIB
Image Print
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (tengah) Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman (kanan) Panglima Kostrad, Letjen TNI Maruli Simanjuntak (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di Base Ops TNI Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (18/4/2023). . ANTARA FOTO/Umarul Faruq/hp.
Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan tidak ada penambahan prajurit dan alutsista di Papua terutama setelah penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Mugi-man, Nduga.

Panglima TNI Laksamana Yudo menjelaskan kebijakan yang ada rotasi pasukan di Papua, terutama untuk mereka yang cukup lama bertugas di Papua.

“Tidak ada penambahan pasukan, yang ada adalah rotasi, termasuk pasukan (yang ada di Nduga) ini hampir setahun bertugas, tentunya ini akan kami tarik dan rotasi dengan pasukan yang baru,” kata Panglima TNI di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua, Selasa, yang rekamannya disiarkan Pusat Penerangan TNI di Jakarta.

Ia menjelaskan rotasi prajurit merupakan kebijakan yang biasa dilakukan oleh TNI.

“Kemarin saya lepas sekitar 1.200 (prajurit) itu dari Medan, Palembang, Kalimantan Tengah, Makassar, Surabaya. Itu juga sama rotasi, cuma di daerah-daerah yang bukan daerah rawan,” kata Laksamana Yudo.

Di lokasinya yang sama, dia mengatakan rotasi itu juga menjadi bentuk penyegaran, dan meningkatkan semangat prajurit.

“Tentunya, pasukan yang sudah lama bertugas mungkin morilnya turun, ya kami ganti dengan yang baru,” kata Laksamana Yudo.

Untuk alutsista, Panglima TNI juga menegaskan tidak ada penambahan alat-alat berat dan persenjataan.

Alutsista yang digunakan untuk operasi di Papua saat ini adalah helikopter, yang fungsinya mengangkut logistik, dan evakuasi medis terutama di daerah-daerah yang medannya cukup berat dilalui dengan angkutan darat.

“Kami tidak menambah alutsista, alutsista yang ada untuk angkutan,” kata Yudo.

Panglima TNI meningkatkan status operasi, yang mulanya menggunakan pendekatan halus (soft approach) menjadi siaga tempur, khususnya di daerah-daerah yang dinilai rawan teror KKB.

Langkah itu ditempuh oleh Yudo setelah kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang pasukan TNI di Mugi-man, Nduga, minggu lalu (15/4), yang menyebabkan satu prajurit gugur, tiga kena luka tembak, dan satu luka karena terjatuh.

Kata Bambang Soesatyo...
 
Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono untuk meningkatkan status operasi militer dari pendekatan halus menjadi siaga tempur di beberapa daerah di Papua.
 
"Meminta Panglima TNI dan seluruh jajarannya agar bersikap tegas dan tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan kepada KKB yang telah melakukan berbagai tindak anarkis yang mengancam dan mengakibatkan korban jiwa di kalangan masyarakat dan aparat yang bertugas di Papua," kata Bambang dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa.
 
Hal itu dikatakan Bambang menyusul terjadinya serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Sabtu (15/4). Serangan terjadi ketika pasukan TNI menyisir daerah tersebut untuk mencari pilot Susi Air Phillip Merthens yang disandera KKB sejak Februari 2023.
 
Diketahui, insiden tersebut mengakibatkan satu prajurit TNI atas nama Pratu Miftahul Arifin gugur. Selain itu, tiga prajurit terkena luka tembak dan satu prajurit luka akibat terjatuh.
 
Atas dasar itu, Bambang mendorong pemerintah serta TNI dan Polri untuk memastikan keamanan dan keselamatan para prajurit yang bertugas dalam operasi pencarian pilot Susi Air tersebut.
 
"Serta memberikan perlindungan kuat yang maksimal dari potensi kelanjutan gangguan dan ancaman dari aksi anarkis KKB," kata Bambang.
 



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Panglima tegaskan tidak ada penambahan prajurit dan alutsista di Papua

Pewarta :
Editor: Yuniati Jannatun Naim
COPYRIGHT © ANTARA 2026