"Kita hadir di sini untuk memberikan dampak kepada masyarakat dan juga termasuk para pembuat kebijakan," kata Juru Bicara Aksi Nasional Stop RUU Kesehatan, Beni Satria.
Beni mengatakan acara ini dihadiri sejumlah aliansi tenaga kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).
Dia juga menyampaikan acara ini diikuti sekitar 11 ribu nakes dari berbagai daerah di Indonesia. Angka ini melebihi target awal dari yang sebelumnya hanya sekitar 10 ribu nakes.
"Tadinya kita ingin menyelesaikan persoalan ini dengan diskusi dan kita juga sudah memberikan masukan," kata Beni ketika ditanya soal mengapa diadakan acara aksi damai.
"Kita harus bersama-sama membangun pelayanan kesehatan sebagai hak dan kewajiban negara dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik, sehat, dan bermartabat," kata Beni.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah memastikan layanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu rencana aksi damai nasional para dokter dan tenaga kesehatan terkait penolakan RUU tentang Kesehatan, Senin.
"(Kepala daerah) Memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berlangsung," kata Tito, dalam surat resmi mengenai antisipasi gerakan aksi damai nasional terhadap RUU Kesehatan di daerah, seperti dikutip di Jakarta, Senin.
Surat yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia itu diteken oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro atas nama Tito tertanggal 6 Mei 2023.
Selanjutnya, Tito juga meminta para kepala daerah mengimbau kepala dinas kesehatan, direktur rumah sakit umum daerah (RSUD), kepala puskesmas, serta para tenaga kesehatan untuk menjaga kondusivitas dan tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
Kemudian, kepala daerah diminta pula menginstruksikan kepala dinas kesehatan agar berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI dan Polri guna mengantisipasi terjadinya kekosongan layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan daerah.
"Kepala daerah juga perlu membuka ruang dialog dengan perwakilan organisasi profesi kesehatan serta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dalam rangka penyampaian aspirasi," ujar Tito.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ribuan Nakes gelar aksi damai tolak RUU Kesehatan di Jakarta
Komentar