Wali Kota Batam Bantah Kas Daerah Kosong

Minggu, 13 Februari 2011 15:20 WIB

Wali Kota Batam Ahmad Dahlan. (kepri.antaranews.com/jo seng bie)

Batam (ANTARA News) - Wali Kota Batam, Kepulauan Riau, Ahmad Dahlan membantah kondisi keuangan kas daerah kosong, terkait belum dibayarkannya gaji dan tunjangan karyawan serta honorer daerah setempat.

"Kas tidak kosong. Ada," kata wali kota usai menghadiri musyawarah daerah DPD PKS Batam, Minggu.

Ia mengatakan pembayaran gaji, tunjangan PNS dan honorer Pemkot belum dibayar karena terkendala masalah administrasi di APBD Pemprov Kepri.

"Agak lambat karena revisi di provinsi Kemarin," kata dia.

Wali Kota membantah tudingan kas daerah kosong karena dananya dipakai untuk biaya Pilkada Batam 2011.

"Tidak ada, pilkadanya 'kan 5 Januari," kata dia.

Ia juga menyanggah kabar dana kas kosong terkait penahanan Kepala Bagian Keuangan Pemkot Batam Erwinta yang ditetapkan sebagai tersangka kasus aliran dana bantuan sosial oleh Kejaksaan Negeri Batam.

"Tidak ada hubungannya dengan penahanan Erwinta," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Batam Aris Hardy Halim mengatakan akan memanggil dan meminta penjelasan wali kota terkait kas Pemkot yang menipis.

Menurut Aris, seharusnya pemkot masih memiliki dana untuk kebutuhan Februari sebanyak Rp40 miliar.

Dana itu, kata dia, merupakan sisa anggaran 2011 sebanyak Rp20 miliar ditambah pajak yang masuk pada Januari 2011 sebanyak Rp20 miliar.

"Jadi, harusnya ada dana Rp40 miliar," kata Aris.

Ia mengatakan beberapa pajak daerah seharusnya sudah masuk kas daerah di antaranya pajak parkir, hotel dan restoran.

Menurut Aris, minimnya kas daerah tidak hanya menyebabkan tertundanya pembayaran gaji pegawai dan honorer, melainkan juga mengganggu kinerja dewan.

"Belanja kelengkapan dewan bulan ini seharusnya ada Rp3 miliar, tapi yang diberikan hanya Rp900juta," kata dia.

Akibatnya, kata dia, para wakil rakyat harus membiayai kunjungan kerja sendiri.
(Y011/Z003/BTm1)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.