Pemprov Kepri usulkan 800 formasi guru PPPK

id Kepri,batam,sekolah,guru,PPPK,kepulauan riau

Pemprov Kepri usulkan 800 formasi guru PPPK

Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung (ANTARA/Jessica)

Batam (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan sekitar 800 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan guru di wilayah setempat.

Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung mengatakan secara umum jumlah guru di Kepri sudah mencukupi. Akan tetapi, masih ada sejumlah guru yang berstatus honorer di sekolah-sekolah.

"Tahun ini kita ajukan sekitar 800 orang, dan formasi itu sudah dikirimkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memenuhi kebutuhan di tahun 2023," kata Andi saat dihubungi di Batam, Senin.

Baca juga: Pembangunan BTS di Kepri tetap dilanjutkan

Ia menyampaikan jumlah guru honorer saat ini mencapai 750 guru serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang jumlahnya mencapai 2.500 orang tersebar di seluruh Kepri.

"Sebenarnya di bilang sudah terpenuhi cuma kan masih ada yang honor sekolah ada lagi PTK non ASN dan ASN," ujar dia.

Lebih lanjut, Andi menyebutkan pengajuan tersebut masih berproses, sedangkan untuk formasi PPPK tahun lalu, masih dalam tahap pemberkasan sebelum menerima Surat Keputusan (SK).

"Kalau total guru seluruhnya saat ini negeri dan swasta sekitar 7.000 hingga 8.000," kata Andi.

Baca juga: Satgas TPPO Polda Kepri gagalkan pengiriman calon PMI ilegal ke Arab Saudi

Ia mengatakan formasi PPPK guru di Kepri akan diumumkan melalui laman resmi Pemprov Kepri. Namun pihaknya mengaku belum dapat memastikan jadwal penerimaan tersebut bisa berlangsung.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan sekitar 300 SMA/SMK negeri dan swasta di provinsi itu telah menerapkan Kurikulum Merdeka.

"Kita arahkan semua sekolah ke terapkan Kurikulum Merdeka. Kalau sekolah negeri dan swasta se Kepri sekitar 300 sekolah, dan semua sudah Kurikulum Merdeka," kata Kepala Disdik Kepri Andi Agung di Batam, Selasa.

Ia menyampaikan penerapan Kurikulum Merdeka sudah diterapkan sejak tahun ajaran 2022/2023.

Baca juga: Joget dangkong tercatat sebagai Kekayaan Intelektual di Kemenkumham RI

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE