Organda Desak DPRD Karimun Panggil Manajemen SPBU

Sabtu, 9 April 2011 20:01 WIB

Ketua Organda Kabupaten Karimun Amirullah (kepri.antaranews.com/Rusdianto)

Karimun (ANTARA News) - Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau mendesak DPRD memanggil manajemen PT Ology Karimun Bumi Sukses untuk mempertanyakan penyebab sering putusnya pasokan bahan bakar minyak di SPBU Tanjung Balai Karimun.

"Pemanggilan manajemen PT Ology Karimun Bumi Sukses (OKBS) untuk menanyakan penyebab sering putusnya BBM di SPBU," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Karimun, Amirullah, di Tanjung Balai Karimun, Sabtu.

Menurut Amirullah, persediaan BBM yang sering putus mengindikasikan ketidakprofesionalan PT OKBS mengatur pendistribusian dari depo Pertamina Tanjunguban hingga penjualan kepada konsumen.

"Pada pekan lalu, stok bensin terputus dan pekan ini putus lagi. Dalam catatan kami, selama sebulan sudah tiga kali persediaan bensin habis. Hal ini sangat merugikan konsumen," ucapnya.

Dia menuturkan, keterlambatan pengisian BBM dari Tanjunguban ke kapal pengangkut sering dijadikan alasan oleh manajemen ketika persediaan di SPBU habis.

"Kalau alasan yang sama diungkapkan berkali-kali, sama artinya manajemen tidak berupaya meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat," tuturnya.

Dia juga mengatakan, cuaca buruk yang sering dijadikan alasan tidak masuk akal karena kondisi cuaca di laut sedang cerah.

"Sekarang musim angin timur, tidak mungkin cuaca di laut buruk," katanya.

Dia menduga ada pembiaran penyelewengan BBM sehingga persediaan habis.

"Kami sudah menyerahkan kendaraan mana saja yang memborong BBM dengan cara mengisi berulang kali, namun informasi yang kami sampaikan tidak pernah ditindaklanjuti dan terkesan dibiarkan begitu saja," ucapnya.

Menurut dia, terdapat beberapa kendaraan angkutan umum yang setiap hari mengisi BBM berulangkali. BBM yang diisi berulang-ulang itu diduga dijual kembali di kios-kios dan dijual keluar Karimun.

"BBM di SPBU disubsidi pemerintah, alokasinya jelas. Alasan hukum dagang yang dikemukakan manajemen juga tidak bisa diterima, kecuali BBM nonsubsidi," paparnya.

Data dihimpun, pasokan bensin yang masuk di SPBU pada Minggu (27/3) sekitar 230 ton, jika dirata-ratakan maka penjualan per hari sekitar 25 ton.

"Kalau pasokan sebanyak itu, berarti penjualan selama sepekan baru 150 ton, lalu sisanya dikemanakan? inilah yang harus dipertanyakan oleh dewan," ucapnya.

Organda, lanjut dia, akan menyurati DPRD dan Sekretaris Daerah pada Senin pekan depan agar kinerja manajemen SPBU dievaluasi.

"Kalau tidak becus dan tidak mampu meningkatkan kinerjanya, sebaiknya pengelolanya diganti. Harus diingat, SPBU adalah milik Perusda, dan BBM-nya disubsidi dengan uang rakyat sehingga pendistribusiannya juga diatur secara khusus oleh pemerintah," katanya menegaskan.
(ANT-RD/Y006/Btm2)