DPRD Karimun Dituding Tidak Miliki Kepedulian Sosial

Jumat, 15 April 2011 20:54 WIB

Karimun (ANTARA News)- LSM Kiprah menuding DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tidak miliki kepedulian sosial terhadap masyarakat.

Ketidakpedulian itu antara lain terlihat ketika mereka memutuskan harus ke Jakarta hanya untuk menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Karimun Tahun Anggaran 2010, kata Ketua LSM Kiprah, John Syahputra, di Tanjung Balai Karimun, Jumat.

"Akan lebih bermanfaat bila biaya perjalananan dinas ke Jakarta itu digunakan untuk membantu pengentasan masyarakat miskin atau membiayai pelayanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur," ucapnya

John Syahputra berpendapat, biaya perjalanan sejumlah anggota DPRD Karimun yang tergabung dalam Tim Panitia Khusus LKPj Bupati ke Jakarta, adalah pemborosan anggaran.

"Apakah tidak ada lembaga perwakilan yang dituju yang keberadaannya lebih dekat dari Karimun, seperti Batam dan Pekanbaru, dengan mengutamakan koordinasi pada lembaga yang lebih dekat, tentunya anggaran yang dikeluarkan bisa lebih sedikit," katanya.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, keberangkatan tim itu untuk koordinasi selama tiga hari, dimulai sejak Selasa (12/4) hingga Jumat (15/4), diikuti sebanyak 13 anggota DPRD Karimun.

"Jumlah rombongan itu bisa bertambah dengan pendampingan dari sejumlah staf dari Sekretariat DPRD Karimun, dengan asumsi setiap anggota per hari dianggarkan biaya sebesar Rp5 juta dikalikan 13 orang, sedikitnya biaya perjalanan ke Jakarta itu membutuhkan biaya setiap hari sebesar Rp65 juta," ujarnya.

Ketika ditanya pada Sekretaris DPRD Karimun, Hurnaini, tentang nilai nominal biaya perjalanan itu, melalui pesan singkat ponselnya dia menjawab, "Silahkan konfirmasi ke Pimpinan Dewan atau Ketua Pansus Raja Kamaruddin."

Di saat jumlah biaya itu ditanyakan pada Ketua DPRD Karimun, Raja Bakhtiar, melalui ponselnya dia menjawab, "Ke Ketua Pansus aja, Bos," katanya.

Sementara menurut Ketua Pansus LKPj Bupati Karimun 2010, Raja Kamaruddin, biaya perjalanan ke Jakarta itu beserta nilai nominalnya sudah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2011, sedangkan alasan keberangkatan tim yang diketuainya ke Jakarta bertujuan agar hasil pembahasan LKPj bisa lebih objektif.

"Agar penilaian kami tidak subjektif, karena itu kami harus berkonsultasi ke Jakarta yakni ke BPK dan STPDN," katanya.

Dia menuturkan, sebenarnya Pansus menginginkan anggota staf ahli BPK dan STPDN yang datang ke Karimun.

"Namun itu tak bisa, karena mereka juga sibuk mengurusi konsultasi yang sama dari daerah lain," ucapnya.

Tentang hasil konsultasi dari staf ahli BPK dan STPDN, kata dia, akan dibahas di Karimun.

(ANT-HAM/H-KWR/Btm3)